Wamena, Nokenlive.com – Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menilai pernyataan bantahan oleh Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli, SH tidak sesuai dengan fakta yang ada di masyarakat setempat, terkait bencana kelaparan di daerah itu.
Melalui Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekertaris Daerah (SETDA) Provinsi Papua Pegunungan, Elai Giban, SE. MM, mengatakan bahwa adanya bencana kelaparan yang terjadi di distrik Amuma, Kabupaten Yahukimo adalah benar ada, dan itu sesuai fakta dari laporan kepala distrik Amuma dan masyarakat distrik Amuma.
Atas laporan itu, Pemerintah telah menetapkan status tanggap darurat hingga awal bulan November 2023 mendatang.
Maka, sesuai laporan masyarakat, PJ.Gubernur provinsi Papua Pegunungan merespon baik melalui Dinas Sosial, melaporkan kepada kementrian sosial RI, dan kementrian sosial sudah memberikan bantuan langsung dan meninjau lokasih kepada masyarakat setempat yang terdampak musibah kelaparan yang mengakibatkan adanya korban nyawa sebanyak 24 orang.
Tidak hanya itu tetapi bantuan juga telah didistribusikan dari beberapa institusi baik dari kementrian sosial, pemerintah provinsi Papua Pegunungan, Polda papua dan lembaga-lembaga Swasta lainnya” Jelasnya
Namun sayangnya, Bupati belum lama ini telah membantah atas kejadian itu melalui media – media kredibel tanpa menerima kenyataan yang sedang dialami oleh masyarakatnya.
Padahal isu bencana kelaparan di distrik Amuma itu sudah menjadi isu nasional, dimana isu tersebut diresponi oleh beberapa petinggi-petinggi negara, termasukWakil Presiden RI, Kapolda Papua dan serta pemerintah pusat maupun daerah sudah memberikan bantuan.
Karena itu, sebagai kepala daerah seharusnya Bupati memberikan laporan yang akurat, benar, dan bertanggung jawab kepada pemerintah provinsi Papua Pegunungan sesuai mekanisme yang berlaku sehingga atas laporan tersebut Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bisa melanjutkan laporan tersebut kepada pemerintah pusat.
Kata, Asisten II kemungkinan, Bupati hanya mendapatkan laporan liar dari kepala distrik yang tidak ada di tempat termasuk tenaga medis di daerah bencana itu, ataupun mungkin tangkap isu liar, sehingga Bupati membantah tanpa didukung oleh data dan fakta dilapangan, akibatnya bisa merusak stabilitas pemerintah daerah,” imbuhnya.
Padahal atas kejadian ini, wakil Presiden Republik Indonesia telah memberikan perhatian serius dalam penanganan bencana itu.
“Terkesan buruk, Bupati tidak mengontrol daerah itu dengan baik. Contoh saja di ibu kota Kabupaten Yahukimo hingga saat ini keamanannya tidak terkendali, padahal beberapa bulan lalu bupati menyampaikan kepada media, bahwa daerah Yahukimo sudah kondusif dan aman, padahal realitanya tidak sesuai pernyataan. Apalagi distrik yang sangat jauh.
Harusnya pak bupati mengontrol hal – hal ini dengan baik, datang ke kampung dan distrik untuk memastikan,” Tegasnya.
Lanjut, Elai Giban, Kabupaten Yahukimo terdiri dari 51 distrik, 517 Kampung dan 1 kelurahan serta letak geografis yang sulit di jangkau, sebaiknya Bupati membuka diri dan mengakui dengan lapang dada, bahwa masyarakatnya sedang dilanda musibah kelaparan, guna untuk mendapatkan simpati publik demi nilai-nilai kemanusiaan.
Sebaiknya sebagai Kepala daerah (Bupati) menerima dengan terbuka dan berterima kasih kepada semua pihak yang turut mengambil bagian dan membantu sampai hari ini,” Pungkasnya
(Lisa)
Apa komentar anda ?