BIAK, Nokenlive.com
3 LSM, dewan adat biak, Kain Kain Karkara Biak serta Ratusan masyarakat akar rumput yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Byaksi melakukan unjuk rasa menolak Daerah Otonomi Baru Provinsi Papua Utara didepan Kantor DPRD Biak. senin, (25/4/2022).
Masa unjuk rasa yang memulai unjuk rasa dengan berkumpul di beberapa titik kumpul dihadang dan dibubarkan oleh Aparat Keamanan dengan alasan aksi tersebut tidak memiliki ijin dari Polres Biak.
Walaupun masa aksi unjuk rasa dibeberapa titik kumpul dihadang dan di bubarkan oleh APH, namun terlihat ada ratusan masyarakat yang berhasil menduduki Kantor DPRD Biak dengan membawa sejumlah spanduk bertuliskan tolak DOB Provinsi Kepulauan Papua Utara, mereka menilai pemekaran DOB bukan solusi kesejahteraan rakyat.
Sekjen LSM Kampak Papua, Johan Rumkorem yang juga sebagai Kordinator aksi menyampaikan sangat kecewa dengan sikap dari APH dinilai membungkam Demokrasi di Biak Numfor. Atas tindakan tersebut, pihaknya akan menyurati Kapolri segera copot Kapolres Biak. tegasnya.
“Ya jadi sebenarnya surat pemberitahuan aksi demo damai ini sudah kami layangkan ke polres biak, jauh hari dari tanggal 19 april 2022 sudah kami kasih masuk. Kami sudah ikuti semua prosedur. Tetapi pada H -1 akan dilakukannya aksi baru pihak kami terima surat penolakan dari Polres. kami datang ke sini untuk menyampaikan aspirasi kami di rumah kami, rumah rakyat, kantor DPRD. Walaupun surat pemberitahuan aksi demo damai kami ke polres di tolak, tapi kami tetap turun jalan, kami turun jalan berdasarkan UU nomor 9 tahun 1998”.
Sementara itu, Maikel Awom Kordinator aksi dari FPKB mengatakan tujuan dari aksi demo hari ini adalah jelas, kami tolak DOB, titik. “Semua yang dibawa kemarin ke jakarta adalah mengatasnamakan masyarakat kabupaten Biak Numfor saja, itu pembohongan publik”, tegasnya saat berorasi. Menurutnya DPRD tidak pernah melakukan pertemuan atau Rapat Dengan Pendapat bersama masyarakat akar rumput terkait usulan Pemekaran Provinsi Kepulauan Papua Utara. Lanjut maikel mengatakan masyarakat biak Numfor ingin Bupati Biak Numfor fokus urus daerah dan rakyat. Bupati Biak Numfor, kerja sesuai visi misi. Di dalam visi misi bupati, ada 17 visi misi, tidak ada DOB Provinsi Kepulauan Papua Utara. Yang ada hanyalah pemekaran Swandiwe dan Numfor.
“Kami tidak butuh DOB, kami, masyarakat kabupaten Biak Numfor belum siap. Saya pikir DPRD juga sama belum siap. Kenapa? saya tanya, mau Pemekaran DOB, DPR sudah bikin perdasus, perdasi tentang perlindungan hak-hak ulayat, DPR sudah punya perdasus, perdasi tentang kelangsungan hidup OAP sudah bikin atau tidak? Tidak ada. Tidak ada yang menjamin bahwa kalau DOB akan sejahtera. Hari ini yg kerja saja masih banyak yang honorer bahkan ada yang cuma ikut-ikut saja. Bicara SDM, sekolah-sekolah dikampung saja 1 sekolah gurunya cuma 1. Itu baru mau bicara SDM. 1 Puskesmas harus 1 dokter, mana, tidak ada. Kami punya data, kami punya sejumlah catatan merah di saireri. Jadi, Stop bicara DOB. Kembali bangun daerah dan lihat masyarakat”, ungkapnya panjang lebar.
Dengan alasan masa yang datang tidak semua, maka pihaknya akan mempersiapkan semua kekurangan yang menjadi alasan Polres setempat menolak aksi demo damai penolakan DOB. Dan selanjutnya dalam waktu dekat, masyarakat akar rumput akan kembali ke DPR Biak dalam jumlah yang lebih banyak, untuk menyampaikan, menyerahkan pernyataan sikap kami. Kami harap untuk aksi berikut, APH dapat bekerja sama dengan baik.
Sementara itu, menanggapi demo penolakan DOB, Wakil Ketua 1 DPRD Biak Numfor, Adrianus Mambobo mengatakan melihat dari kacamata dewan, dan sesuai dengan UU, menyampaikan aspirasi itu adalah hak rakyat. Sehingga aspirasi yang disampaikan masyarakat hari ini, kami terima dan kami bisa mencari solusinya. Dirinya mengatakan apa yang dilakukan oleh Ketua DPRD sebelumnya terkait mendukung DOB menurutnya itu adalah kelemahan dari pada DPRD. Seperti yang disampaikan oleh masa unjuk rasa tadi adalah DPRD Biak kurang mengerti tentang tata tertib dan aturan.
“tugas dari DPRD adalah menerima aspirasi. Seharusnya saat pertama yang pro mendukung DOB dari pimpinan segera mengundang kami melalui fraksi untuk melakukan Paripurna”.
Adrianus mengatakan akan segera melakukan Paripurna guna membahas aspirasi yang di sampaikan hari ini. setelah menerima aspirasi masyarakat akar rumput hari ini, mekanisme dirinya akan mengundang 5 fraksi, 3 komisi untuk dilakukan Paripurna. Hasilnya, dari yang pro DOB dan yang kontra DOB kita jadikan dalam satu makalah untuk selanjutnya diserahkan ke jakarta. (Lisa)
Apa komentar anda ?