Jayapura, Nokenlive.com – Terkait adanya berbagai aksi protes yang dilakukan oleh warga dibeberapa daerah di Papua bahkan di Papua barat, akan hasil kelulusan CPNS formasi 2018 yang baru saja diumumkan oleh pihak pemerintah, yang berujung pada sejumlah aksi baik demo hingga tindakan anarkis berupa pengrusakan dan pembakaran beberapa fasilitas umum, ternyata mendapat sorotan dari pihak KOMNAS HAM perwakilan Papua dan Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Papua.
Menurut Iwanggin Sabar Oliv kepala perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Papua bahwa protes terhadap hasil CPNS 2018 karena kurang transparansi dari pihak pemda setempat.
“Aksi protes yang terjadi di beberapa daerah akan hasil cpns formasi 2018 kali ini, diakibatkan oleh tidak ada transparansi dan ketidakjelasan atas hasil kelulusan cpns yang dikeluarkan oleh pemda di daerah dalam rangka keberpihakan bagi orang asli papua di daerah masing-masing,” ujar Sabar Iwanggin kepada wartawan Noken Live, Rabu pagi (5/8/20).
Kata sabar iwanggin menambahkan, sangat perlu sekali pemerintah daerah dalam hal ini kepala daerah dan badan kepegawaian didaerah menjelaskan berapa besar kouta bagi Orang Asli Papua dan memberikan ruang kepada putra daerah sesuai amanat OTSUS itu sendiri.
Sementara itu, pihak Komnas HAM Papua juga melihat adanya ketidakseriusan pemerintah daerah dalam memberikan ruang kepada putra daerah yang mengikuti tes CPNS formasi 2018 lalu.
“Karena ada daerah yang minim sekali anak asli, tapi juga ada warga pelamar yang sudah lolos tes seleksi tetapi kemudian terjadi perubahan ditengah jalan dan lain sebagainya. hal ini yang dapat membuat protes oleh masyarakat diberbagai daerah di Papua dan buntutnya bisa terjadi pelanggaran hak asasi manusia,” Ujar Frits Ramandey selaku Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua.
Frits dengan tegas mengatakan bahwa mendapat pekerjaan yang layak adalah merupakan hak setiap manusia diatas muka bumi, termasuk mereka yang ada di Papua.
(Andika)
Apa komentar anda ?