Nabire, Nokenlive.com – sebanyak enam suku di pesisir dan kepulauan kabupaten nabire meliputi suku wate, yerusiam, hegure, mora, umari, gwoa dan yaur menggelar tikar adat yang berlangsung di Guest House jalan merdeka, Oyehe kabupaten nabire jumat 28 juni 2019 pekan kemarin, dan juga menyerahkan aspirasi mereka kepada MRP, DPRP, dan juga LMA provinsi papua dan juga pemerintah daerah setempat, yang disampaikan oleh ketua lembaga masyarakat adat kabupaten nabire disela-sela acara SASI atau tikar adat.
Hal ini di lakukan untuk meminta kepada pemerintah yakni presiden Joko Widodo agar menyetujui peraturan presiden yang mereka usulkan melalui lembaga terkait yakni MRP dan DPRP serta LMA tingkat provinsi, guna diberikannya kuota pengangkatan kursi adat di DPRD kabupaten nabire, pasca pemilihan terakhir kemarin untuk anggota legislative, dewan setempat sangat didominasi oleh masyarakt non papua, dan ini menjadi puncak atau alasan utama supaya dibukanya jalur adat seperti yang sudah dilakukan pada tingkat provinsi yakni 14 kursi otonomi khusus, dan ini merupakan SASI atau tikar adat ke dua, setelah sebelumnya di gelar di kabupaten merauke.
Sokrates Sayori ketua LMA kabupaten nabire yang dipercayakan menyerahkan aspirasi dari 6 suku di pesisir dan kepulauan mengatakan, bahwa aspirasi yang disampaikan kepada presiden republik Indonesia lewat DPRP dan MRP serta lembaga masyarakat adat tingkat provinsi, ini diserahkan agar masyarakat adat diberikan ruang lewat kursi legislative, untuk menyuarakan aspirasi masyarakatnya kepada pemerintah.
Sebagai penerima aspirasi pertama Yasor Viktor Sawo, sebagai staf ahli bupati nabire mengatakan, bahwa mewakili pemerintah pihaknya bakal sampaikan kepada bupati, terkait aspirasi yang disampaikan tersebu, Sawo juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada MRP dan juga DPRP serta LMA yang sudah hadir melihat dan mendengar suara masyarakat pesisir dan kepulauan nabire secara langsung, dan berharap bisa menerima serta menindaklanjuti masukan dari 6 suku pesisir itu, Kemudian aspirasi berikut diberikan kepada anggota MRP yang juga sebagai ketua pansus afirmasi yakni Edison Tanati lewat pengalungan noken adat serta surat aspirasi dalam map, sebagai anggota dari lembaga kultur orang asli papua sesuai tugas pokok dan fungsi, yakni memberikan proteksi keberpihakan serta perlindungan terhadap orang asli papua, dan pihaknya berjanji akan memperjuangkan aspirasi dari masyarakat enam suku di bagian pesisir dan kepulauan kabupaten nabire sampai titik darah penghabisan.
Selanjutnya diserahkan kepada anggota komisi satu DPR Papua jalur kursi pengangkatan wilayah adat Saireri yakni Yonas Alfons Nussi, menerima aspirasi masyarakat pesisir dan kepulauan mengatakan, bahwa aspirasi yang diterima ini bakal dibawa kemudian di bahas ditingkat komisi, kemudian diserahkan pada pimpinan komisi satu, hingga dilaporkan kepada ketua DPR Papua, sesuai tugas dan fungsi dewan. Nussi tambahkan juga bahwa, ada hal prinsip yang harus diketahui oleh masyarakat ketika digelar pemilihan anggota legislatif di seluruh kabupaten – kota di tanah papua, ketika anak asli papua telah berjuang semampunya tetapi belum bisa terpilih dan masuk dalam system, oleh karena tidak ditunjang dari kekuatan ekonomi yang baik, sehingga dari sisi itu dianggap perlu ada pertimbangan dan perlindungan negara kepada rakyatnya, karena itu kita gunakan undang-undang otonomi khusus, agar masyarakat adat ini diakui oleh system pemerintahan negara, dan ini merupakan moment dan langkah yang tepat untuk memperjuangkan hak masyarakat adat tersebut, karena menurut Nussi’ pihaknya telah berjuang bersama rekan-rekan lainnya selama kurang lebih 15 tahun, dan sudah mendapatkan yakni penambahan 14 kursi adat ditingkat Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dan pihaknya berjanji akan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang sama ini juga, pada tingkat kabupaten/kota.
Berikutnya kepada sekretaris Lembaga Masyarakat Adat tingkat provinsi papua Paskalis Netep yang juga menerima aspirasi dari enam suku pesisir dan kepulauan di kabupaten Nabire mengungkapkan bahwa dirasa sangat perlu adanya kursi legislatif jalur adat ditingkat kabupaten/kota, agar menyeimbangkan irama pembangunan di daerah. Karena dirinya melihat ada ruang pada undang-undang otonomi khusus di pasal 5 ayat 5, bisa menjadi acuan kemudian dibahas bersama akademisi dari universitas cendrawasih untuk mendapatkan masukan-masukan yang selanjutnya didorong supaya mendapatkan restu dari presiden republik indoensia lewat peraturan presiden.
Hadir dalam acara tikar adat 6 suku pesisir dan kepulauan di kabupaten nabire, yakni anggota DPR Papua komisi satu, Yonas Alfons Nussi dan Dolfina Dimara, kemudian MRP Edison Tanati dan juga Fransiskus Tekege sebagai ketua dan anggota pansus afirmasi, Selanjutnya sekretaris LMA Provinsi Papua Paskalis Netep serta dua orang akademisi universitas cendrawasih, Sedangkan mewakili pemerintah daerah yakni staf ahli bupati Yasor Viktor Sawo, wakapolres dan Kasdim di kabupaten nabire serta para kepala-kepala suku dari masyarakat pesisir dan kepulauan di kabupaten nabire beserta masyarakat adat lainnya.
(RH)
Apa komentar anda ?