JAYAPURA, nokenlive.com — Ketua DPRK Kabupaten Yalimo, Elia Yare, S.Sos., M.SM., meminta Pemerintah Kabupaten Yalimo segera beradaptasi dengan kondisi efisiensi anggaran dan mempercepat pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan dalam APBD Tahun Anggaran 2026.
Hal tersebut disampaikan Elia Yare usai penutupan Rapat Paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Yalimo Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Kota Jayapura, Rabu (30/9/2026).
Elia mengatakan, kondisi efisiensi anggaran yang terjadi di tingkat pusat turut berdampak terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah. Menurutnya, pemerintah daerah harus mampu menyesuaikan kebijakan dan pelaksanaan program dengan kondisi anggaran yang tersedia.
“Pemerintah daerah wajib beradaptasi dengan perkembangan dan kondisi yang ada. Kalau kita terlambat dalam satu sisi, maka seluruh program juga akan terhambat,” ujar Elia.
Ia menjelaskan, dalam kondisi efisiensi anggaran saat ini, belanja pemerintah lebih banyak terserap untuk kebutuhan pegawai. Sementara itu, pelaksanaan pembangunan daerah masih sangat bergantung pada sumber pembiayaan yang berasal dari Dana Otonomi Khusus (Otsus).
DPRK Yalimo, kata Elia, juga terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran, termasuk memantau penyaluran Dana Otsus tahap kedua. Hingga akhir September 2026, pihaknya mencermati bahwa transfer dana tersebut belum diterima sesuai harapan.
“Kami di DPR sebagai fungsi pengawasan telah mencermati bahwa termin atau transfer dana Otsus tahap kedua sampai akhir September ini belum masuk. Ini menjadi perhatian karena waktu pelaksanaan program semakin terbatas,” katanya.
Menurut Elia, keterlambatan penyaluran dana tersebut berpotensi memengaruhi pelaksanaan berbagai program yang telah direncanakan di sejumlah distrik di Kabupaten Yalimo. Dengan waktu efektif sekitar tiga bulan tersisa pada tahun anggaran berjalan, ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait bekerja secara maksimal.
“Kalau prosesnya lambat, tiga bulan ke depan program-program yang direncanakan untuk dilaksanakan di seluruh distrik bisa terhambat. Karena itu, kami berharap OPD yang mengelola dana Otsus dapat melaksanakan program secara maksimal,” tegasnya.
Elia menambahkan, Dana Otsus memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan fisik di Kabupaten Yalimo, termasuk pembangunan jembatan, jalan, serta berbagai kebutuhan dasar masyarakat lainnya.
Ia berharap penyaluran dana tahap kedua dapat segera direalisasikan sehingga pemerintah daerah masih memiliki waktu yang cukup untuk menjalankan program pembangunan yang telah ditetapkan dalam APBD 2026.
“Kami berharap dalam minggu-minggu ke depan dana tersebut sudah dapat direalisasikan sehingga tiga bulan yang tersisa dapat digunakan untuk melaksanakan program pembangunan,” ujarnya.
Selain persoalan penyaluran anggaran, Elia juga mengingatkan seluruh OPD agar meningkatkan kinerja dan menyesuaikan diri dengan sistem pemerintahan yang semakin terdigitalisasi. Menurutnya, pengelolaan pemerintahan saat ini tidak lagi dapat dilakukan dengan pola kerja yang lambat karena berbagai proses administrasi telah menggunakan sistem elektronik.
“Sistem sekarang sudah serba digital, mulai dari e-budgeting, e-reporting hingga berbagai sistem program lainnya. Karena itu, OPD tidak bisa lagi bekerja dengan santai. Semua harus dilakukan secara cepat, tepat, dan maksimal,” katanya.
DPRK Yalimo, lanjut Elia, akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan mendorong pemerintah daerah agar program pembangunan yang telah direncanakan dapat direalisasikan dalam tahun anggaran berjalan.
Ia juga mengingatkan agar keterbatasan waktu dan persoalan administrasi tidak menyebabkan anggaran pembangunan tidak terserap atau menjadi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), sementara kebutuhan masyarakat di daerah masih cukup besar.
“Kami tetap menjalankan fungsi pengawasan dan terus mendorong agar program-program yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan tahun ini. Jangan sampai anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan justru menjadi SiLPA karena keterlambatan pelaksanaan,” pungkas Elia Yare. (Redaksi DA)
Apa komentar anda ?