MAKASSAR, nokenlive.com – Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, S.Sos., M.Si, menjadi pembicara dalam Konferensi Internasional bertema Rekonfigurasi Tata Kelola Sumber Daya Alam (SDA) yang berlangsung pada 23–24 Juli 2026 di Hotel Gammara, Makassar, Sulawesi Selatan.
Kehadiran Deinas Geley dalam forum yang diikuti delegasi dari 12 negara tersebut menjadi bukti semakin diakuinya pandangan dan pengalaman Papua Tengah dalam mendorong tata kelola sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Dalam pemaparannya, Deinas menegaskan bahwa pengelolaan SDA tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi harus bertumpu pada tiga pilar utama, yakni keadilan bagi Orang Asli Papua (OAP), pelestarian lingkungan hidup, dan kesejahteraan yang berkelanjutan.
“Rekonfigurasi tata kelola berarti mengubah cara pandang lama yang seringkali mengesampingkan hak masyarakat adat. Kita sedang membangun model baru di mana kepemilikan, pengawasan, dan manfaat hasil alam berpihak secara nyata kepada masyarakat yang tinggal di lokasi tersebut,” ujar Deinas.
Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Papua Tengah saat ini tengah memperkuat regulasi dan kelembagaan agar seluruh aktivitas pemanfaatan sumber daya alam, mulai dari sektor pertambangan, perkebunan, perikanan hingga kehutanan, memiliki kepastian hukum, berlangsung secara transparan, serta melibatkan masyarakat adat secara bermakna.
“Prinsipnya sederhana, bahwa tidak ada kekayaan alam yang boleh diambil tanpa izin dan tanpa memberikan manfaat yang nyata bagi warga setempat,” tegasnya.
Menurut Deinas, partisipasi Papua Tengah dalam forum internasional tersebut menjadi momentum untuk menyuarakan aspirasi daerah sekaligus mempelajari praktik terbaik dari berbagai negara dalam mewujudkan tata kelola sumber daya alam yang adil, inklusif, dan lestari.
Konferensi ilmiah bertaraf internasional ini dihadiri akademisi, peneliti, mahasiswa, praktisi, dan pengambil kebijakan dari 12 negara, yakni Makedonia Utara, Thailand, Spanyol, Filipina, India, Vietnam, Irak, Yordania, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Korea Selatan, untuk membahas isu strategis mengenai tata kelola sumber daya alam, transformasi politik, pembangunan berkelanjutan, serta penguatan kebijakan publik yang berorientasi pada keadilan sosial. ( Redaksi DA)
Apa komentar anda ?