JAYAPURA, Nokenlive.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lanny Jaya bersama DPRK setempat, berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan melalui pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna.
Bupati Lanny Jaya Aletinus Yigibalom dalam sambutannya , di Jayapura, Selasa(14/7/2025), mengatakan, penyampaian LKPJ dan LKPD merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, sekaligus menjadi dasar evaluasi penyelenggaraan pemerintahan.
“Untuk pelaksanaan pembangunan ke depan kita masih dihadapkan pada berbagai tantangan, namun hal itu harus menjadi motivasi bagi kita untuk mencari solusi dan terobosan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memajukan Kabupaten Lanny Jaya,” katanya.
Ia menjelaskan, pendapatan daerah pada 2025 ditargetkan sebesar Rp1,33 triliun dengan realisasi Rp1,23 triliun atau 92,58 persen. Sementara belanja daerah terealisasi Rp1,24 triliun atau 92,36 persen dari pagu Rp1,34 triliun.
Ketua DPRK Lanny Jaya, Riswan Kogoya mengatakan, pembahasan LKPJ dan LKPD merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRK terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
“Pembahasan ini bukan semata-mata untuk mencari kekurangan, tetapi diarahkan sebagai upaya bersama memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Lanny Jaya,” ujar Riswan.
Ia mengatakan DPRK akan mengevaluasi kedua dokumen tersebut secara objektif, komprehensif, dan konstruktif guna menghasilkan rekomendasi yang dapat menjadi bahan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun-tahun berikutnya.
Riswan juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya yang kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ketujuh kalinya atas pengelolaan keuangan daerah, seraya berharap capaian tersebut diikuti peningkatan kualitas pelayanan publik.
Rapat paripurna tersebut menjadi forum bersama bagi pemerintah daerah dan DPRK, untuk menyelaraskan langkah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lanny Jaya.
(Agustina Estevani Janggo/Redaksi)
Apa komentar anda ?