JAYAPURA, Nokenlive.com – Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, menegaskan seluruh sekolah negeri di Kota Jayapura tidak diperbolehkan menarik biaya apa pun kepada orang tua siswa baru maupun peserta didik yang melakukan daftar ulang pada Tahun Ajaran 2026/2027. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Jayapura untuk meringankan beban biaya pendidikan masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Abisai Rollo, kepada wartawan di Jayapura, Kamis (18/6/2026).
Menurut Abisai, di bawah kepemimpinan ABR, Pemerintah Kota Jayapura telah menetapkan kebijakan bahwa seluruh siswa baru di sekolah negeri akan memperoleh seragam sekolah dan pakaian olahraga secara gratis, sehingga tidak boleh lagi ada pungutan lain yang dibebankan kepada orang tua.
“Saya tegaskan, tidak boleh ada pungutan kepada siswa baru maupun kepada siswa yang melakukan daftar ulang. Seragam sekolah dan pakaian olahraga sudah menjadi tanggung jawab pemerintah,” tegas Abisai.
Ia meminta Dinas Pendidikan Kota Jayapura, para kepala sekolah, serta seluruh guru di sekolah negeri untuk mematuhi kebijakan tersebut. Menurutnya, jangan sampai masih ada sekolah yang membebani orang tua dengan berbagai biaya yang tidak sesuai ketentuan.
Abisai menegaskan, satu-satunya kewajiban yang tetap menjadi tanggung jawab orang tua adalah membayar SPP sesuai hasil kesepakatan antara pihak sekolah dan komite atau orang tua murid.
“Yang menjadi kewajiban orang tua hanya membayar SPP setiap bulan sesuai kesepakatan bersama. Di luar itu, jangan ada lagi pungutan yang memberatkan masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap kebijakan ini benar-benar dijalankan seluruh sekolah negeri, terutama di tengah berlangsungnya proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2026/2027.
Menurut Abisai, akses terhadap pendidikan harus terbuka bagi seluruh anak tanpa dibebani biaya yang berlebihan. Pemerintah Kota Jayapura, kata dia, ingin memastikan tidak ada anak yang gagal bersekolah hanya karena persoalan ekonomi.
“Kami ingin memastikan setiap anak di Kota Jayapura mendapatkan haknya untuk bersekolah tanpa terbebani biaya yang tidak semestinya. Pendidikan harus menjadi pelayanan publik yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.
(Melviandres Pamanggori/Redaksi)
Apa komentar anda ?