Jakarta, Nokenlive.com – Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menghadiri audiensi bersama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI, Senin (13/4/2026). Pertemuan ini diikuti seluruh gubernur se-Tanah Papua sebagai upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Dalam pertemuan tersebut, para kepala daerah berdiskusi langsung dengan jajaran pejabat eselon I dan II DJPK terkait kebijakan transfer ke daerah, khususnya pengelolaan dana fiskal yang dinilai perlu lebih optimal dan berkeadilan bagi wilayah Papua.
Gubernur Meki Nawipa menegaskan bahwa pihaknya telah menyurati Menteri Keuangan untuk menindaklanjuti arahan Prabowo Subianto yang disampaikan dalam pertemuan di Istana pada 6 Desember 2025. Salah satu poin utama yang disoroti adalah besaran dana otonomi khusus (Otsus) yang dinilai belum sesuai amanat undang-undang.
“Kami meminta perhatian pemerintah pusat karena dana Otsus yang diterima saat ini masih kurang. Untuk tahun 2026, alokasinya sekitar Rp10 triliun, sehingga sesaui perintah presiden Prabowo bisa ditingkatkan menjadi Rp12 triliun. Untuk itu audience dengan kementrian keuangan ini di lakukan untuk menfollow up apa yang sudah di sampaikan presiden prabowo” ujar Nawipa.
Ia menjelaskan, enam provinsi di Tanah Papua yang sebagian besar merupakan daerah otonomi baru masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan, termasuk keterlambatan transfer dana cadangan yang berdampak pada penyerapan anggaran.
Menurutnya, keterlambatan pencairan dana juga berimbas pada meningkatnya sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) di akhir tahun, yang kemudian memengaruhi perencanaan anggaran tahun berikutnya.
Untuk itu, Nawipa berharap skema pencairan dana dapat dilakukan lebih tepat waktu, yakni tahap pertama pada April, tahap kedua Juni–Juli, dan tahap ketiga pada Oktober, sehingga program pembangunan bisa berjalan lebih maksimal.
“Kami ingin pembangunan di Papua berjalan baik. Apalagi masyarakat di daerah masih menaruh harapan besar kepada pemerintah provinsi, sehingga dukungan fiskal sangat dibutuhkan,” tambahnya.
Audiensi ini diharapkan menghasilkan solusi konkret dalam peningkatan alokasi dan percepatan penyaluran dana transfer daerah, guna mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Tanah Papua.
Berdasarkan data yang dihimpun, enam gubernur yang hadir dalam pertemuan tersebut berasal dari Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah.
(Red)
Apa komentar anda ?