WAMENA, Nokenlive.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sekaligus Musrenbang Otonomi Khusus (Otsus) Tahun Anggaran 2027 di salah satu hotel di Wamena, Rabu (1/4/2026).
Mengusung tema “Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”, kegiatan ini menjadi pijakan strategis dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Jayawijaya ke depan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapperida Kabupaten Jayawijaya, Ludia E. Logo, dalam pemaparannya menegaskan bahwa perencanaan pembangunan tahun 2027 disusun berdasarkan landasan hukum yang kuat, mulai dari Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional hingga Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang RPJPD Jayawijaya 2025–2045.
Keterangan Foto : Suasana Pembukaan Musrenbang Di Sebuah Hotel Di Wamena Yang Mengusung Tema Peningkatan Kualitas Hidup Dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif.
Ludia mengungkapkan, terdapat 22 indikator sasaran dan 13 indikator tujuan yang akan menjadi tolok ukur pencapaian visi dan misi daerah. Sejumlah target penting pun dipaparkan, di antaranya peningkatan rata-rata lama sekolah (RLS) menjadi 6,6 tahun serta Indeks Pembangunan Literasi sebesar 36,80 poin.
Di sektor kesehatan, pemerintah menargetkan umur harapan hidup mencapai 69,9 tahun. Sementara dari sisi ekonomi, sektor pertanian dan perikanan diproyeksikan berkontribusi sebesar 12,68 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan sektor perdagangan ditargetkan menyumbang 23,64 persen.
Tak hanya itu, aspek keamanan juga menjadi perhatian, dengan target 72,34 persen penduduk merasa aman dalam beraktivitas. Hal ini sebagai respons terhadap kondisi keamanan yang kerap terjadi konflik, sehingga diharapkan masyarakat dapat beraktivitas normal hingga malam hari.
Selain indikator makro, pemerintah daerah juga menyoroti isu ketimpangan gender. Ludia menyebut partisipasi perempuan dalam politik masih sangat rendah, di mana saat ini hanya terdapat satu perempuan dari total 30 anggota DPRK Jayawijaya.
Keterangan Foto : Para Peserta Dan Pemangku Kepentingan Menyimak Sesi Pemaparan Untuk Merumuskan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Jayawijaya Ke Depan.
Di sisi lain, angka kemiskinan meskipun menunjukkan tren penurunan hingga 29 persen pada 2025, masih tergolong tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Jayawijaya juga masih masuk dalam kategori daerah tertinggal bersama tujuh kabupaten lainnya di Provinsi Papua Pegunungan.
“Oleh karena itu perlu ada kebijakan ekstrem dan sinergi antara pemerintah provinsi serta kabupaten agar kita bisa segera keluar dari status daerah tertinggal,” tegas Ludia.
Dalam Musrenbang tersebut, Pemkab Jayawijaya juga memperkenalkan pendekatan filosofis pembangunan melalui empat pilar utama yang diibaratkan sebagai tiang penyangga rumah adat (Wana). Pilar tersebut meliputi infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pertanian, yang didukung dengan harapan tersedianya data terpilah bagi Orang Asli Papua (OAP).
Ludia juga menyampaikan aspirasi kepada Badan Percepatan Pembangunan Otsus Papua (BP3OKP) agar mendorong Badan Pusat Statistik (BPS) menyediakan data terpilah OAP. Menurutnya, data tersebut sangat penting untuk mengukur efektivitas program seperti Papua Cerdas, Papua Sehat, dan Papua Produktif secara lebih akurat.
Selain agenda utama, kegiatan Musrenbang turut diisi dengan sesi talk show bersama para kepala dinas teknis dan dihadiri Ketua BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan, guna memastikan keselarasan perencanaan pembangunan dari tingkat kabupaten hingga pusat.
Musrenbang RKPD 2027 ini diharapkan menjadi momentum penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih terarah, inklusif, dan berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Jayawijaya.
(Tundemin – Redaksi Mr)
Apa komentar anda ?