JAYAPURA,NOKENLIVE.COM — Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia resmi menjalin kerja sama strategis dengan Universitas Cendrawasih (Uncen) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Sinergi Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan ini berlangsung pada Senin, 19 Januari 2026, bertempat di Gedung Rektorat Universitas Cendrawasih, lantai 3, Perumnas 3 Waena Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua.
Penandatanganan MoU ini dilakukan dalam rangka audiensi antara Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Natalius Pigai, dengan pimpinan Universitas Cendrawasih, serta disaksikan oleh Pemerintah Provinsi Papua yang diwakili oleh Wakil Gubernur Papua, Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen.
Menteri HAM RI Natalius Pigai menegaskan bahwa Universitas Cendrawasih memiliki peran strategis sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia di Tanah Papua. Menurutnya, perguruan tinggi tidak hanya berfungsi mencetak manusia cerdas, tetapi juga harus melahirkan manusia yang bermartabat dan berperadaban HAM.
“Karena di Uncen ini adalah pusat pengembangan sumber daya manusia, pusat produksi manusia yang cerdas dan pintar. Maka, menurut saya, pusat pendidikan ini dijadikan sebagai pusat persembahan manusia yang bermartabat dan berperadaban hak asasi manusia di seluruh Papua,” ujar Natalius Pigai.
Ia optimistis kerja sama ini akan memberikan dampak luas karena didukung oleh program dan anggaran Kementerian HAM, khususnya di bidang pendidikan. Pigai menilai Universitas Cendrawasih memiliki sumber daya intelektual dan tenaga pendidik yang mumpuni untuk membangun kesadaran HAM di seluruh Tanah Papua.
“Dengan MoU ini dan dukungan anggaran kementerian, Universitas Cendrawasih dapat membangun kesadaran HAM, baik bagi aparat negara maupun non-negara, aparat sipil, masyarakat umum, hingga pegawai negeri sipil, bahkan TNI dan Polri,” lanjutnya.
Lebih jauh, Menteri HAM RI juga mendorong penguatan dan eksistensi Pusat Studi HAM Universitas Cendrawasih agar mampu menjadi rujukan kawasan timur Indonesia.
“Kalau pusat studi HAM ini hanya ada di Uncen, maka dia bisa menangani seluruh Papua, Maluku, dan Maluku Utara. Kementerian HAM punya banyak program-program yang bisa dibantu juga oleh pusat studi HAM,” tegas Pigai.
Sementara itu, Rektor Universitas Cendrawasih, Dr. Oscar Oswald O. Wambrauw, S.E., M.Sc.agr, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kehadiran Menteri HAM RI beserta jajaran, serta menilai MoU ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat peran perguruan tinggi dalam pengarusutamaan HAM.
“Kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Menteri HAM RI. Penandatanganan nota kesepahaman ini diharapkan mampu menciptakan sinergi pengarusutamaan hak asasi manusia dalam Tridharma Perguruan Tinggi,” ujar Rektor Uncen.
Rektor Uncen juga mengungkapkan bahwa kerja sama ini sangat sejalan dengan arah kebijakan akademik universitas yang saat ini tengah mengembangkan kurikulum-kurikulum baru yang berfokus pada pendalaman hukum dan HAM.
“Universitas Cendrawasih saat ini tengah mengembangkan kurikulum yang lebih menitikberatkan pada pendalaman hukum dan hak asasi manusia, serta menyelenggarakan kegiatan-kegiatan edukatif bagi seluruh mahasiswa agar memiliki pemahaman hukum dan HAM yang komprehensif,” jelasnya.
Dukungan juga datang dari Pemerintah Provinsi Papua. Wakil Gubernur Papua, Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, yang mewakili Gubernur Papua, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian HAM RI dan Universitas Cendrawasih atas terlaksananya kerja sama tersebut.
“Pemerintah Provinsi Papua menyampaikan apresiasi kepada kedua pihak, baik Kementerian HAM RI maupun Universitas Cendrawasih. Sinergi ini diharapkan mampu mengembangkan dan memajukan sumber daya manusia, khususnya Orang Asli Papua, sehingga dapat turut mengambil bagian dalam menunjang pelaksanaan program pembangunan Pemerintah Provinsi Papua,” ungkap Wagub Papua.
Penandatanganan Nota Kesepahaman ini disaksikan oleh sejumlah pejabat tinggi, di antaranya Kepala Kantor Wilayah Hukum Papua, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua, Kepala Kantor Wilayah Pemasyarakatan Papua, para Wakil Rektor, Dekan, Direktur Program Pascasarjana, Wakil Dekan I, Asisten Direktur I Pascasarjana, Kepala Lembaga, Kepala Biro, hingga Koordinator Rektorat.
Rangkaian kegiatan audiensi dan penandatanganan MoU ditutup dengan penyerahan cinderamata antara tiga pihak, yakni Kementerian HAM RI, Universitas Cendrawasih, dan Pemerintah Provinsi Papua, sebagai simbol komitmen bersama dalam membangun pendidikan dan kesadaran HAM yang berkelanjutan di Tanah Papua dan kawasan timur Indonesia.
(Dwi Andreas- Redaksi DA)
Apa komentar anda ?