WAMENA, NOKENLIVE.com- Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menerima aspirasi ribuan pencari kerja (pencaker) dari delapan kabupaten dalam sebuah pertemuan terbuka yang digelar di Gedung Sekolah Minggu Bethlehem Wamena.
Pertemuan ini diinisiasi oleh Ikatan Lahir Besar Wamena (Labewa) dan dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Ones Pahabol, didampingi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Elyas Wenda.
Dalam dialog tersebut, para pencaker menyampaikan tuntutan transparansi dalam penerimaan tenaga kerja, keadilan dalam proses rekrutmen, serta jaminan keterlibatan putra-putri asli Papua Pegunungan dalam formasi kepegawaian pemerintah daerah.
Mereka juga meminta kejelasan status peserta dengan kode “R” dalam pengumuman formasi CPNS 2024 dan mendesak adanya formasi tambahan yang dapat mengakomodir mereka sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Ones Pahabol menyampaikan bahwa pemerintah daerah sangat memahami keresahan masyarakat dan berkomitmen untuk memperjuangkan nasib generasi muda Papua Pegunungan.
“Papua, terutama wilayah pegunungan, memiliki ribuan anak-anak asli yang masih menganggur. Mereka bersekolah dengan harapan menjadi pegawai negeri karena di sini belum tersedia keterampilan tambahan seperti di provinsi lain. Ini menjadi beban negara yang harus segera ditangani,” ujar Pahabol.
Ia menambahkan bahwa Provinsi Papua Pegunungan sebagai provinsi baru sangat membutuhkan tenaga kerja, dan pemerintah akan mempertimbangkan kemampuan anggaran serta kebutuhan instansi untuk mengisi formasi yang ada. Pahabol juga menekankan pentingnya membangun manusia Papua secara utuh melalui pendidikan dan peningkatan sarana prasarana.
“Kami melihat ini sebagai PR besar. Dengan otonomi khusus dan sistem noken, kami akan merancang kebijakan yang sesuai dengan kondisi daerah. 99% penduduk di sini adalah orang asli Papua, dan nasib mereka tidak boleh tergantung-tanggung. Mereka harus diangkat agar tidak menjadi beban negara terus-menerus,” tegasnya.
Pahabol juga menyampaikan harapannya agar pemerintah pusat dapat melihat kondisi ini secara bijak dan terbuka hati untuk mendukung perjuangan masyarakat Papua Pegunungan.
“Puji Tuhan, semua pikiran yang terpendam dari para pencaker, orang tua, dan mama-mama yang berjuang dengan uang terbatas demi pendidikan anak-anak mereka, kini telah disampaikan. Setelah anak-anak selesai S1, S2, mereka pulang dan menganggur. Ini masalah besar, dari rumah tangga hingga ke pemerintah,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala BKD Elyas Wenda menegaskan bahwa saat ini pelaksanaan tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sedang berlangsung dan menjadi fokus utama.
“Seperti yang disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur, kami sudah meminta pencaker untuk mengawal pelaksanaan tes SKB. Untuk formasi 2024 ada 1.000 formasi. Ada kekosongan saat tes, tapi tugas kita adalah menyelesaikan SKB terlebih dahulu. Setelah itu, akan ada ruang optimalisasi sesuai kebijakan gubernur dan wakil gubernur yang akan disampaikan ke Menpan,” jelas Elyas.
Ia memastikan bahwa formasi Papua Pegunungan tidak akan hilang, dan pemerintah akan terus berjuang agar tidak hangus pada akhir tahun.
“Kami mohon kepada pencaker untuk tidak mengganggu proses yang sedang berjalan. Jika tidak dilaksanakan hingga Desember, formasi bisa hangus. Ini tugas kita bersama,” pungkasnya.
Pertemuan ini menjadi titik awal bagi pemerintah dan masyarakat untuk membangun sinergi dalam menciptakan kebijakan kepegawaian yang inklusif dan berpihak pada anak-anak asli Papua Pegunungan. (Rilis/Redaksi NL)
Apa komentar anda ?