Nabire, Nokenlive.Com – Hadir mengikuti c(Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI terkait perkembangan 4 Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua, Gubernur Papua Tengah, Meki Frits Mawipa sampaikan pendapatnya terkait pemangkasan Dana Otonomi Khusus.
Rapat yang berlangsung pada Kamis (13/03/2025), turut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri RI, para gubernur, serta bupati/walikota Se-Papua.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur papua tengah, Meki Frits Nawipa SH menyampaikan keprihatinannya terkait pemangkasan dana Otonomi Khusus (Otsus) yang dialami oleh Papua.
Menurutnya, pemangkasan dana Otsus, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) akan menghambat pembangunan di Papua.
“Kita diberikan daerah otonom baru, 4 provinsi. Namun, dengan semua efisiensi yang terjadi hari ini, Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) yang seharusnya berdiri sendiri justru dipangkas. Kami dituntut untuk melakukan segala hal, sementara dana yang seharusnya menjadi hak kami justru dikurangi,” tegas Nawipa.
Gubernur Nawipa menegaskan bahwa pemangkasan dana tersebut telah berdampak serius pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di Papua Tengah.
“Selama 2 atau 3 tahun terakhir, kantor-kantor pemerintah tidak bisa dibangun, infrastruktur tidak bisa diselesaikan. Apa arti otonomi khusus jika tidak diberikan secara penuh kepada kami?” tanyanya.
Ia juga membandingkan kondisi Papua dengan Aceh, yang juga memiliki status otonomi khusus. Yang mana menurutnya, Aceh mendapatkan perlakuan yang lebih baik dalam hal pelaksanaan otonomi khusus.
“Gubernur Aceh dilantik di Aceh, sementara kami di Papua harus dilantik di Jakarta. Ini menunjukkan perbedaan perlakuan yang sangat jelas,” ungkapnya.
Nawipa mengungkap dirinya memiliki pengalaman 15 tahun sebagai pilot, juga menceritakan perbedaan kondisi geografis antara Aceh dan Papua.
“Daerah di Aceh tidak separah di Papua. Di sini, kami harus menggunakan pesawat dan helikopter untuk menjangkau berbagai wilayah. Tantangan kami jauh lebih besar,” tambahnya.
Gubernur Papua Tengah berharap agar rapat kali ini tidak hanya menjadi evaluasi, tetapi juga menjadi batu loncatan untuk memulai langkah baru dalam membangun Papua.
“Ini harus menjadi milestone bagi kita. Mari kita letakkan fondasi yang kuat agar masa depan Papua lebih baik dari hari ini,” pungkasnya.
(Lisa)
Apa komentar anda ?