Jayawijaya, Nokenlive.Com – Himpunan Lahir Besar Wamena (Hi-Labewa) melakukan demonstrasi ke Kantor Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Papua untuk menuntut keadilan pada perekrutan calon aparatur sipil negara (CASN) Tahun 2024 karena organisasi ini mendapati banyak kejanggalan yang merugikan banyak pihak.
Ketua Hi-Labewa Semuel Pigai di Wamena, Rabu, 25 September mengatakan kejanggalan yang dirangkum misalnya peserta dengan kartu tanda penduduk (KTP) dari Aceh bisa lolos dalam seleksi di Papua Pegunungan, sementara masyarakat setempat dengan berkas yang lengkap tidak lolos.
“Kejanggalan lain misalnya ada yang melamar dengan berkas yang tidak lengkap yaitu surat keterangan kepala suku, maupun surat dari dikti forlap tetapi bisa aplikasi terima dan kasi lulus memenuhi syarat,” katanya.
Mereka melakukan demonstrasi sebab ada dugaan oknum-oknum birokrasi di Papua Pegunungan sengaja membatasi masyarakat lokal dalam pendaftaran untuk mendatangkan orang dari luar Papua.
“Orang luar jangan datang mengambil orang-orang di sini punya hak,” katanya.
Demonstran meminta pemerintah membatalkan hasil seleksi berkas yang sudah dikeluarkan, sebab banyak peserta tidak lolos dan pemerintah tidak bisa membuktikan alasan yang menyebabkan mereka tidak lolos.
“Mereka bukan gugur secara admnistrasi tetapi mereka digugurkan secara paksa artinya ada orang BKD yang sedang bermain untuk mereka digugurkan dan kalau tidak diakomodasi kami akan gugat pemerintah provinsi di PTUN sebab kami punya bukti-bukti,” katanya.
Walau nyatanya mereka yang melakukan demonstrasi ini adalah masyarakat asli Papua, lahir dan besar atau tinggal sangat lama di delapan kabupaten se-Provinsi Papua Pegunungan namun pemerintah mewajibakan mereka mendaftar sebagai warga Nusantara.
“Masa dalam pendaftaran itu kita yang Orang Asli Papua (OAP) harus pilih Non OAP,” katanya.
Semuel mengharapkan pemerintah memberikan solusi sebelum masa sanggahan penerimaan CASN berakhir pada 27 September mendatang. Pada penerimaan CASN pemerintah membagi kuota 80 persen orang asli Papua dan 20 persen warga Nusantara.
Walaupun mereka adalah penduduk Papua Pegunungan karena lahir dan besar di sini, pemerintah tidak mengakomodasi mereka dalam formasi orang asli Papua Pegunungan. Mereka menolak disebut warga Nusantara sebab mereka adalah anak-anak pionir yang merintis pembangunan di Pedalaman Papua kala itu.
“Hari ini kami palang sampai dengan penjabat gubernur dan penjabat sekda datang ke tempat ini supaya kita diberikan keterangan yang jelas kalau tidak kita akan bertahan di sini,” katanya.
REDAKSI
Apa komentar anda ?