Sentani, Nokenlive.com
Pemerintah Kabupaten Jayapura kini menetapkan atau hanya mengakomodir 158 usulan program dan kegiatan pembangunan dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024.
Kepala Beppeda Kabupatan Jayapura, Parson Horota mengatakan, secara resmi Musrenbang tingkat Kabupaten Jayapura sudah selesai dilaksanakan.
“Kita belum sampai pada rincian rencana program dan kegiatan. Tetapi dari hasil Musrenbang ini bagaimana kita mensinkronkan usulan masyarakat di Musrenbang tingkat Distrik dari 4 wilayah Pembangunan di Kabupaten Jayapura untuk disinkronkan rencana kerja dari OPD,”ungkap Parson.
Kata Parson, dari hasil Musrenbang Distrik di 4 wilayah Pembangunan di Kabupaten Jayapura telah menetapkan 169 usulan. Sehingga pada Musrenbang tingkat Kabupaten ini pihaknya coba sinkronkan lagi untuk melihat mana usulan yang menjadi prioritas untuk diakomodir.
“Kita tau 169 usulan masyarakat ini penting juga. Namun perlu diketahui pula semua usulan ini tidak bisa diakomodir semua karena keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura saat ini,”ucap Parson.
Parson menegaskan, dari 169 usulan masyarakat di 4 wilayah Pembangunan tersebut hanya 158 usulan yang bisa diakomodir melalui Musrenbang tingkat Kabupaten Jayapura.
“Memang kita lihat usulan masyarakat sedikit hanya 169 usulan saja. Tetapi kita tidak bisa membiayai ini semua kalau kita terbentur dengan keterbatasan anggaran pula,”terang Parson.
Oleh karena itu, sesuai hasil Musrenbang tingkat Kabupaten ini hanya diputuskan 158 usulan dengan perincian di Komisi Pemerintahan itu ada 20 usulan yang diakomodir itu hanya 15 usulan.
Lalu di Komisi fisik dan prasarana yang diusulkan 259 usulan yang diakomodir itu hanya 20 usulan, lalu 94 usulannya diteruskan ke Musrenbang tingkat Provinsi nanti.
Kemudian dari komisi ekonomi itu usulannya ada 104 yang diterima itu hanya 82 usulan kemudian 8 usulannya diteruskan ke Musrenbang tingkat Provinsi nanti.
Untuk Komisi Sosial dan Budaya ada 136 usulan yang diterima itu 41 usulan dan 94 usulan lainnya belum diakomodir.
“Untuk yang usulan yang belum diakomodir ini bukan berarti kita hilangkan begitu saja. Tetapi kita akan tetap masukkan dalam data base kita. Kalau nanti dalam perjalanan ada penambahan anggaran di Pemerintah berarti kita bisa lihat lagi apa yang menjadi usulan prioritas yang kita tampung sesuai data base yang ada ini untuk kita fasilitasi lagi,”tambah Parson.(HANS PALEN)
Apa komentar anda ?