JAYAWIJAYA, Nokenlive.com
Masyarakat wilayah Lapago Mendatangi Kantor DPRD Jayawijaya pada Selasa, (6/04/2022) untuk menyampaikan Aspirasi terkait menolak Pemekaran termasuk perpanjangan Otonomi Khusus dan Dialog Nasional yang akan dilakukan bersama Pemerintah Pusat.
Masa pendemo melakukan orasi dibawah pengawalan TNI/Plori dan dihadapan para Tokoh Adat, Tokoh Gereja, dan Perwakilan Pemerintah, serta Tokoh Perempuan.
Kordinator Lapangan (Korlap) Kaitanus Ikinia meminta agar Pemerintah Indonesia membuka akses bagi Komisioner Tinggi Dewan Ham PBB masuk ke Papua serta menuntut kejelasan sengekta status Politik agar secepatnya diselesaikan.
“Operasi militer terus terjadi berbagai daerah di Tanah Papua, seperti Nduga, Maybrat, Intan Jaya, Puncak dan lainnya. Peristiwa ini telah menjadi sorotan Dunia Internasional melalui Dewan HAM PBB”, ujarnya.
Menurutnya, Kantor Komisioner Tinggi HAM bersama dengan 108 negara mendesak dan telah menyurati kepada pemerintah Indonesia untuk membuka akses bagi kunjungan komisioner tinggi HAM PBB ke Papua Barat, namun pemerintah Indonesia belum menjawab hingga saat ini.
“Sementara ini situasi dalam desakan internasional, namun pemerintah Indonesia menawarkan paket Gula-gula politik otsus dan pemekaran, namun itu sudah ditolak oleh bangsa Papua” Pungkasnya.
Ketua DPRD Jayawijaya, Matias Tabuni mengapresiasi massa pendemo yang mendatangi di kantor DPRD Jayawijaya, dan juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada TNI/POLRI karena mengawal hingga tiba dengan selamat di halaman Kantor DPRD Jayawijaya.
“Kantor DPRD Jayawijaya adalah tempat dimana masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dan Pokok-Pokok pikiran, sehingga kami siap menerima aspirasi dan kami akan menindak lanjuti kepada DPR Provinsi untuk diteruskan ke DPR RI dan Komnas HAM”,Kata Ketua DPRD Jayawijaya.
Menurutnya, sesuai dengan mekanisme di lembaga DPRD kami akan rapat bersama dengan seluruh Anggota DPRD dan dipercayakan kepada Komisi A untuk meneruskan Aspirasinya kepada DPR Provinsi Papua untuk diteruskan ke Jakarta.
Sementara Itu, Kapolres Jayawijaya AKBP Muh. Safei A. B menjelaskan bahwa masa aksi demo mulai berkumpul dari jam 1 sampai dengan kegiatan berakhir jam 3:15 Wit di halaman Kantor DPRD Jayawijaya
“komitmen yang kita bangun bersama dengan korlap kami sampaikan bahwa menyampaikan pendapat di muka umum diatur oleh undang-undang kemudian ada batas waktunya dan penyampaian pendapat itu harus ada yang menerima, kami sudah komunikasi baik dengan pihak DPRD dengan Korlap” Terang Kapolres Jayawijaya. (Arny Hisage)
Apa komentar anda ?