Jayapura,Nokenlive.com—Rubuan masyarakat Kabupaten Nduga Papua masih trauma dengan insiden penembakan yang terjadi pada tahun 2018 lalu terhadap para pekerja Trans Papua yang dikerjakan oleh PT. Istaka Karya.
Terkait insiden tersebut, ribuan orang mengungsi ke Wamena bahkan sampai ratusan orang dikabarkan meniggal dunia karena kekurangan gizi ditengah hutan.
Untuk mengantisipasi pudarnya jawa manusia di Papua, khususnya di kabupaten Nduga, Majelis Rakyat Papua membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk memantau kondisi terakhir daripada masyarakat Kabupaten Nduga.
“Nyawa manusia yang hilang di kabupaten Nduga bukan hanya sedikit, namun ratusan orang. Oleh karena itu, MPR berinisiatif untuk membentuk Pansus investigasi untuk memantau masyarakat sipil khususnya wilayah hukum kabupaten Nduga yang diakibatkan terjadi konflik antara KKB dengan pihak keamanan (TNI/Polri).
Hal itu disampaikan Ketua MRP Timotius Murib kepada wartawan di Jayapura, Senin (22/7/2019) kemarin.
Menurutnya, yang dimaksud dengan kekerasan atau pelanggaran HAM adalah semua warga masyarakat yang tidak mendapatkan haknya seperti hak ekonomi, pendidikan, kesehatan maupun makan dan minum merupakan pelanggaran HAM.
“Mereka tidak mendapat pendidikan, kesehatan, tempat tinggal bahkan sampai para ibu-ibu pun tenagh melahirkan dibawa goa, dibawa kaya, mati sia-sia ditengah hutan ini merupakan kekerasan,”jelasnya.
Oleh karena itu, MRP meminta kepada Presiden, Panglima TNI dan Polri jangan mengirim atau datangkan anggotanya di kabupaten Nduga namun harus ditarik kembali.
“Masyarakat masih trauma dengan kondisi saat ini di kabupaten Nduga. Oleh karena itu, jangan mengirim pasukan di kabupaten Nduga.
Padahal, yang perlawanan itu dengan KKB tetapi yang korban adalah masyarakat sipil di daerah itu (kasihanlah),”tuturnya.
(C.Degei)
.
Apa komentar anda ?