Jakarta, Nokenlive.com – Pemerintah Provinsi Papua patut berbangga, pasalnya Obudsman Republik Indonesia, sebuah lembaga negara yang mengawasi pelayanan publik secara resmi menganugerahkan Predikat Kepatuhan Tinggi tahun 2018 kepada Pemprov Papua.
Acara penganugerahan predikat kepatuhan ini berlangsung di Auditorium TVRI Pusat di Jakarta, Senin (10/12/2018)
Penanggung Jawab Survei Kepatuhan, Prof. Adrianus Meliala yang juga anggota Ombudsman RI mengatakan, lembaga negara pengawas pelayanan publik menyerahkan predikat survey kepatuhan bagi instansi pemerintah penyelenggara pelayanan publik.
Dikatakan, survei kepatuhan ini dilakukan terhadap 9 kementerian, 4 lembaga, 16 provinsi, 49 kota dan 199 kabupaten di Indonesia.
“Hasil survei kepatuhan ini menyatakan tahun 2018 sudah tidak ada lagi kementerian yang masuk zona merah atau predikat kepatuhan rendah,” ungkapnya kepada wartawan.
“Pemprov Papua masuk dalam zona hijau kepatuhan tinggi. Ini sebuah apresiasi bagi Pemprov Papua,” tambahnya
Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE, MM Usai Menerima Penganugrahan Kepatuhan Tinggi mengungkapkan, provinsi papua perlahan tapi pasti, Pemprov Papua berada pada jalur yang baik dan tepat.
Diakuinya, sebelumnya Pemprov Papua berada pada zona merah atau predikat kepatuhan rendah, namun berkat kerja keras seluruh stakeholder di jajaran Pemprov Papua akhirnya hasil yang dicapai sangat luar biasa dimana bisa menjadi zona hijau.
Hal ini juga tak terlepas dari kepercayaan masyarakat pada pelayanan pemerintah daerah.
“Dari 34 provinsi di Indonesia, Pemprov Papua dapat nilai besar. Ini suatu hasil yang sangat luar biasa dan patut diapresiasi. Kita berharap dapat konsisten dan mempertahankan penilaian ini demi pelayanan kepada masyarakat di Papua.
Lebih jauh Wagub meminta sekaligus berharap kepada Pemerintah Kabupaten yang ada di Papua supaya bekerja keras dalam melaksanakan pelayanan publik dan dapat mengikuti jejak yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jayapura yang juga menerima predikat kepatuhan zona hijau.
“Kabupaten yang banyak di Papua kemana semua tanya Wagub. Ini kabupaten banyak-banyak bikin apa saja. Masa tidak satupun yang bisa mendapatkan predikat kepatuhan. Contoh lah seperti Pemkot Jayapura,” tegasnya. (NL)
Apa komentar anda ?