Jayapura, Nokenlive.com – Pengurus Provinsi (Pengprov) Federasi Olahraga Karate-do Indonesia (FORKI) Papua periode 2014-2018 telah dinyatakan berakhir.
Olehnya itu, di Musyawarah Daerah Provinsi (Musprov) dalam rangka memilih pengurus yang baru periode 2018-2022 sekaligus melakukan evaluasi program mengacu pada dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).
Musprov berlangsung di gedung Sian Soor, kantor Wali Kota Jayapura, Rabu (21/11/2018) dan dibuka secara resmi oleh ketua KONI Provinsi Papua yang di wakili Kepala Bidang Organisasi, Dantje Nere, S.Sos, M.Si.
Ketua panitia Mainase Opur, SH dalam laporan mengatakan,peserta Musprov sebanyak 28 orang dari kabupaten dan kota,yang masing-masing di wakili 2 peserta.
“Kita perlu melakukan konsolidasi dan merancang langkah-langkah bukan hanya untuk mengantisipasi dan melakukan pola pembinaan prestasi akan tetapi juga untuk mengembangkan potensi perguruan karate.
Sehingga Musprov kali ini tentu memiliki nilai strategis untuk masa depan Forki Papua,” terangnya.
Musprov ini, lanjut Mainase, merupakan kalender kegiatan Forki Papua tahun 2018 dan merupakan amanat AD/ART.
“Artinya dalam kurun waktu 4 tahun wajib melakukan Musyawarah Provinsi,” cetusnya.
Untuk itu, seluruh peserta diharapkan dapat berperan aktif dalam Musprov ini yang tentu akan membahas organisasi ini ke depan terutama pemilihan ketua umum periode 2018-2022.
“Momen ini juga sekaligus membahas laporan pertanggungjawaban periode 2014 – 2018 dan mengesahkan program 2018-2022,” tandas Mainase.
Sementara itu, Ketua Umum Forki Papua Ny. Christin Mano Luluporo dalam sambutannya mengatakan, digelarnya Musprov ini sudah menjadi aturan ketika periode berakhir.
Untuk itu, diharapkan kepada seluruh peserta untuk dapat mengikuti Musprov sampai selesai meski diakuinya dalam kegiatan ini pasti ada riak-riak kecil.
“Perbedaan dalam musyawarah ini itu biasa namun dari perbedaan itulah kita satu padukan menjadi satu komitmen dalam membawa federasi olahraga karate Papua ke ambang yang lebih baik,” harapnya.
Ketua KONI Papua dalam sambutan yang diwakili Kabid Organisasi, Dantje Nere.S.Sos.M.Si mengatakan musyawarah adalah harga yang harus dibayar mahal.
Lanjutnya, karena menjadi kewajiban dari seluruh organisasi termasuk KONI Provinsi Papua sendiri dan pengurus-pengurus provinsi yang salah satunya adalah Forki Provinsi Papua sehingga menjadi bagian terpenting dalam perjalanan organisasi.
“Musprov adalah merupakan ketentuan dasar yang wajib untuk kita laksanakan,” cetusnya.
Dikatakan pula, musyawarah ini menjadi sangat penting bagi Forki Pengprov Papua dimana inti dari semua itu, adalah melakukan evaluasi baik terhadap perjalanan organisasi ini dan juga administrasi.
“Salah satunya adalah pembentukan pengurus cabang di tingkat kabupaten dan kota.
Juga evaluasi terhadap organisasi perguruan termasuk juga informasi keuangan selama periode kepengurusan.
Diharapkan,agar musyawarah dapat berjalan dengan baik ,dengan penuh mufakat dan musyawarah.
(Arce)
Apa komentar anda ?