Jayapura, Nokenlive.com – Ketua Bidang Kehormatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Komarudin Watubun menilai dengan adanya sistem Noken pada Pilkada Gubernur Papua periode 2018-2023 membuat Demokrasi sangat buruk.
Ini terjadi bukan untuk pertama kalinya tetapi juga terjadi pada Pilgub Papua periode sebelumnya.
Oleh karena itu kalau mau bangun Demokrasi di Papua ke depan yang lebih baik, sistem Noken ini harus ditiadakan karena Demokrasi adalah salah instrumen, untuk mengukur tingkat peradaban semua kelompok dan semua bahasa Tegas Komarudin di Jayapura, Selasa (10/07/2018).
Terkait hal ini saya akan sampaikan ke Teman-teman Komisi II DPR RI ,Komisioner KPU maupun Bawaslu RI,untuk mengatasi kecurangan di Papua ini, salah satunya soal Noken ini harus ditertibkan.” dorongnya.
Terlepas dari sistem Noken Anggota DPR-RI Komosi II ini juga menyayangkan sikap penyelenggara Pemilu yaitu KPU dan Bawaslu Papua tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya, bahkan dirinya juga menyesal KPU dan Bawaslu yang membuat undang-undang dan kewenangan yang begitu besar tetapi SDM-nya tidak mendukung kapasitas untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara baik.
“Badan pengawas ini tidak harus menunggu laporan tetapi seharusnya mereka harus proaktif memantau di lapangan pada saat jalannya pencoblosan sampai pada perhitungan suara ditingkat Kabupaten-Kota.” Tegasnya.
Contoh kongkritnya terjadi tembak menembak di Puncak Jaya dan Nduga tetapi perhitungan suara lebih cepat dari Kota Jayapura dan selalu 100 persen,ini merupakan kesalahan besar yang harus menjadi perhatian penyelenggara bahkan menurutnya Pilkada kali ini sangat-sangat buruk dan ini bukan lagi kejahatan Demokrasi tetapi Kriminal Demokrasi
“Jadi kalau tim Koalisi dan teman-teman Papua Cerdas menolak hasil Pilgub Papua saya kira itu ada alasan yang kuat.” pungkasnya. (Uya)
Apa komentar anda ?