Jayapura, Nokenlive.com – Wakil Ketua Komisi I DPRP, Tan Wie Long, mengapresiasi kebijakan dari Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia yang telah mengirimkan tim turun menjemput bola untuk perekaman e – KTP di Provinsi Papua.
“Jadi, kita justru mendorong proses perekaman e – KTP itu supaya tidak ada hal – hal yang tersembunyi,” kata Tan Wie Long saat ditemui wartawan di kantor DPRP, Jumat (8/2/2019).
Menurut Tan Wie Long, KTP elektronik ini sifatnya positif bagi kita dia bermutu guna, selain akte kenal diri tentunya menjadi sebuah acuan tentang masalah dari hal – hal bagaimana hak rakyat untuk memilih supaya ini menjadi sebuah hak masyarakat.
“Benar, masyarakat juga punya hak untuk memiliki KTP elektronik,” ujarnya.
DPRP juga meminta Pemerintah Kabupaten / Kota se – Provinsi Papua harus proaktif dalam proses perekaman KTP elektronik sesuai dengan Peraturan supaya kita tahu juga sesungguhnya OAP berapa banyak dan non OAP berapa banyak yang belum melakukan perekaman e – KTP, kalau tidak tahan saja dana alokasi khusus (DAK) dari Otsus.
“Jadi, kita harap tim Kemendagri datang Pemerintah daerah harus membuka diri mulai dari Kabupaten, Distrik dan Kampung – kampung harus membuka diri,” katanya.
Politisi Partai Golkar ini mengimbau jangan sebuah tendensi negatif terkait perekaman KTP elektronik karena ini semua tujuan Pemerintah Pusat sangat positif. “Kita Perekaman KTP elektronik ini sebenarnya tidak susah,” ujarnya.
Jika tidak memiliki e – KTP hak masyarakat terbatas karena dalam UU PKPU tahun 2017 itu memang disampaikan harus setiap warga Negara harus memiliki KTP elektronik.
Sebelumnya, Data Perekaman e-KTP Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Papua, ada empat kabupaten di wilayah pegunungan Papua yang tingkat partisipasi masyarakat untuk melakukan perekaman masih di bawah lima persen.
Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Papua, Ribka Haluk, mengatakan pihaknya akan melakukan perekaman massal di Kabupaten Yahukimo, Paniai, Intan Jaya dan Pegunungan Bintang yang masih rendah.
“Kami akan bekerjasama dengan Pemda setempat untuk melakukan perekaman e-KTP secara masal karena Empat kabupaten ini perekaman e-KTP masih dibawa lima persen,” kata Ribka Haluk kepada wartawan di Jayapura, Sabtu (13/10/2018).
Menurut Ribka, perekaman massal dimulai dari Kabupaten Yahukimo, karena jumlah penduduk sangat banyak dan pihaknya akan aktif melakukan jemput bola dalam proses perekaman e-KTP nanti.
Sementara jumlah perekaman e-KTP di Papua baru mencapai 42 persen. “Jadi, kita akan lakukan perekaman masal dengan mengumpulkan masyarakat, apalagi empat kabupaten tersebut merupakan daerah konflik, sehinga kita perlu melakukan pendekatan dengan masyarakat,” katanya.
Dijelaskan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk melakukan perekaman KTP di sekolah-sekolah mengingat banyak siswa yang umurnya sudah 17 tahun.
“Sekolah-sekolah juga jadi target, kita akan melakukan perekaman, hal ini juga membantu siswa untuk mengurus adminiatrasinya ketika mau melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi,” ujar Haluk.
(BM)
Apa komentar anda ?