NABIRE. nokenlive.com — Pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua dinilai masih menghadapi persoalan implementasi regulasi, pemanfaatan dana serta penggunaan kewenangan daerah yang seharusnya diarahkan untuk melindungi, memberdayakan dan memperpihakkan Orang Asli Papua (OAP).
Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah John NR Gobai, dalam catatan memperingati Hari Otonomi Khusus Papua 21 November 2026, yang menekankan pentingnya pemerintah daerah bekerja berdasarkan aturan, dengan penggunaan anggaran yang tepat sasaran dan tepat guna.
John mengatakan, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, berbagai Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) telah disusun untuk mengatur pelaksanaan kewenangan khusus di Tanah Papua.
Namun, menurutnya, persoalan utama bukan semata-mata ketiadaan regulasi, melainkan belum maksimalnya pelaksanaan aturan tersebut oleh pemerintah daerah.
“Kalau ada pihak yang menyebutkan bahwa selama ini belum ada perdasi dan perdasus itu omong kosong, masalahnya pada pelaksanaan yang tidak maksimal. Saya harap kita bicara jujur saja,” tulis John dalam catatannya.
Ia menilai, pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota masih cenderung memilih regulasi yang dilaksanakan, sementara sejumlah aturan khusus yang telah disusun belum sepenuhnya dijalankan sebagaimana amanat Otsus.
John mencontohkan pengalamannya ketika menjadi anggota DPR Papua sejak akhir 2017. Dalam periode tersebut, ia bersama anggota lainnya mengusulkan lebih dari 10 rancangan Perdasi dan Perdasus, yang sebagian di antaranya kemudian ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Menurutnya, kondisi serupa perlu menjadi perhatian provinsi-provinsi baru di Tanah Papua, termasuk Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan dan Papua Barat Daya, yang kini tengah menyusun maupun menetapkan regulasi daerah sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan.
Ia mempertanyakan sejauh mana regulasi yang telah ditetapkan tersebut benar-benar diterapkan dalam program, kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat OAP.
Selain regulasi, John menyoroti pengelolaan dana Otsus yang menurutnya tetap tersedia meskipun pemerintah sedang menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.
Ia meminta pemerintah daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan organisasi perangkat daerah (OPD) pengguna anggaran memastikan dana Otsus dimanfaatkan secara efektif, tepat sasaran serta memiliki pertanggungjawaban yang jelas.
“Dana digunakan cepat, tepat guna, tepat sasaran dan laporan pertanggungjawaban agar cepat dibuat agar dana tahap berikutnya segera dapat dicairkan agar plafon dana digunakan semua agar tidak kembali ke kas Negara,” tulisnya pada catatan yang diterima Noken Live
John juga menegaskan, dana Otsus tidak semestinya hanya dilihat sebagai komponen pendapatan dalam APBD, tetapi harus menjadi instrumen untuk memperkuat perlindungan, pemberdayaan dan keberpihakan terhadap OAP.
Ia menjelaskan, perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 beserta turunannya, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua serta PP Nomor 107 Tahun 2021, telah memberikan kerangka pengaturan mengenai kewenangan dan pengelolaan penerimaan Otsus.
Dengan adanya pengaturan tersebut, ia mendorong pemerintah daerah memanfaatkan kewenangan yang telah diberikan untuk menghadirkan program pembangunan yang menjawab kebutuhan masyarakat asli Papua.
John turut meminta DPRP, DPRK, Majelis Rakyat Papua (MRP) serta lembaga legislatif lainnya memperkuat peran dalam penyusunan regulasi yang berpihak kepada OAP dan mengawasi pelaksanaannya.
Menurutnya, keberhasilan Otsus tidak hanya bergantung pada tersedianya peraturan dan anggaran, tetapi juga pada kesungguhan para pelaksana pemerintahan dalam menerjemahkan kebijakan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam catatannya, John juga menyoroti sejumlah pekerjaan rumah yang dinilai belum tuntas, terutama terkait pemenuhan hak asasi manusia, pengelolaan sumber daya alam dan penguatan peran OAP dalam pembangunan.
Ia mengingatkan amanat pembentukan Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Papua sebagaimana dimuat dalam kerangka UU Otsus, yang menurutnya perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut pemerintah.
Pada sektor sumber daya alam, John mendorong penyusunan regulasi yang memberikan ruang lebih besar kepada OAP untuk terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk melalui pemberian izin usaha dan kesempatan investasi.
Ia berharap kebijakan pengelolaan sumber daya alam tidak hanya membuka ruang bagi investor, tetapi juga memberikan kesempatan kepada anak-anak Papua untuk menjadi pelaku usaha dan pemegang izin pengelolaan di tanah mereka sendiri.
John menegaskan, Otsus Papua merupakan kebijakan afirmatif yang menempatkan OAP sebagai fokus utama perlindungan, pemberdayaan dan pembangunan.
Karena itu, ia mengajak pemerintah, legislatif dan seluruh pemangku kepentingan menjalankan regulasi, kewenangan dan pengelolaan dana Otsus secara konsisten agar tujuan kebijakan tersebut benar-benar dirasakan masyarakat Papua.
( Vanny Janggo – Redaksi DA )





Apa komentar anda ?