TIMIKA, nokenlive.com – Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah (Rakortekrenbangda) Papua Tengah menghasilkan 31 rekomendasi untuk menyelaraskan program pembangunan pemerintah provinsi dan delapan kabupaten.
Kepala Bapperida Papua Tengah Elieser Yogi mengatakan, rekomendasi tersebut dirumuskan melalui pembahasan empat bidang selama dua hari pelaksanaan Rakortekrenbangda di Ballroom Ultima Hotel Horison Timika, Kamis (12/11/2026).
Dari 31 rekomendasi tersebut, Bidang Pengendalian dan Evaluasi menghasilkan 12 rekomendasi, Bidang Fisik, Prasarana dan Kewilayahan 8 rekomendasi, Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya 6 rekomendasi, serta Bidang Riset dan Inovasi 5 rekomendasi.
“Rakortekrenbangda ini tidak boleh hanya menjadi kegiatan pertemuan dan diskusi semata, tetapi harus menjadi langkah nyata yang dapat dilaksanakan oleh seluruh pemerintah daerah sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing,” kata Elieser.
Ia menjelaskan, pembahasan forum tersebut mencakup penyelarasan prioritas pembangunan berdasarkan RPJMD Papua Tengah 2025–2029, penyusunan RKPD dan Renja perangkat daerah, serta peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan.
Selain itu, peserta membahas optimalisasi pemanfaatan SIPD RI serta penguatan tata kelola data dan informasi pembangunan daerah untuk mendukung perencanaan yang terarah dan terintegrasi.
Forum tersebut juga menyepakati lima poin utama, yakni penguatan koordinasi provinsi dan kabupaten, penyelarasan program prioritas, monitoring dan evaluasi berkala, peningkatan kualitas data pembangunan, serta tindak lanjut hasil kesepakatan bersama.
“Harapannya, rekomendasi ini benar-benar menjadi acuan dalam pelaksanaan kebijakan dan penyusunan program pembangunan di masing-masing daerah,” ujarnya.
Elieser menegaskan, seluruh rekomendasi yang telah disepakati dan ditandatangani perwakilan Bappeda/Bapperida provinsi serta delapan kabupaten akan ditindaklanjuti secara resmi oleh Bapperida Papua Tengah.
Dokumen tersebut selanjutnya dikoordinasikan dengan Gubernur Papua Tengah untuk disampaikan kepada para bupati, sekretaris daerah, dan kepala Bappeda/Bapperida kabupaten sebagai pedoman penyelarasan kebijakan dan program pembangunan.
Ia juga mendorong seluruh kepala Bappeda/Bapperida kabupaten segera mengoordinasikan hasil kesepakatan tersebut dengan perangkat daerah masing-masing agar program prioritas kabupaten sejalan dengan arah kebijakan pembangunan provinsi.
(Vanny Janggo – Redaksi DA)
Apa komentar anda ?