WAMENA, Nokenlive.com – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Pegunungan, Fransina Daby, menyampaikan desakan tegas agar alokasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp465 miliar lebih dapat direalisasikan secara transparan dan tepat sasaran.
Politisi Fraksi Partai Demokrat ini menekankan bahwa setiap rupiah dari anggaran daerah harus benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat, terutama dalam memulihkan sektor-sektor krusial seperti pelayanan kesehatan publik dan infrastruktur dasar di wilayah Papua Pegunungan.
Dalam fungsi pengawasannya, Fransina menyoroti kondisi mendesak pada sektor kesehatan, salah satunya fasilitas serta pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wamena. Ia meminta pihak terkait dan Dinas Kesehatan agar sigap melengkapi ketersediaan obat-obatan serta fasilitas medis sesuai standar demi menyelamatkan nyawa masyarakat.
“Dana dari pusat dan daerah harus dirapikan serta diprioritaskan untuk menjawab kebutuhan mendasar masyarakat, termasuk penanganan krisis di RSUD Wamena,” tegas Fransina Daby dalam keterangannya yang di bagikan melalui media sosialnya
Selain kesehatan, Fransina juga memberikan perhatian khusus terhadap proyek-proyek pembangunan infrastruktur fisik, termasuk menyoroti efektivitas anggaran proyek pembangunan seperti Jembatan Wolo. Ia mendesak agar instansi teknis, khususnya Dinas Pekerjaan Umum (PU), menjalankan program kerja dengan akuntabilitas tinggi serta menghindari kegiatan yang bersifat seremonial atau euforia semata yang tidak berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat.
Sebagai wakil rakyat dari Dapil Papua Pegunungan 1 (Kabupaten Jayawijaya), Fransina terus mendorong agar arah kebijakan anggaran berpihak pada pemulihan ekonomi akar rumput. Ia mengimbau agar alokasi dana difokuskan untuk menggerakkan roda ekonomi kerakyatan—seperti mendukung pedagang kecil di pasar tradisional, pelaku usaha mikro, serta penanganan dampak sosial dan krisis pangan.
Melalui langkah pengawasan yang kritis ini, DPR Papua Pegunungan berharap eksekutif dapat bekerja secara maksimal dan transparan demi mewujudkan pembangunan yang merata serta berkeadilan bagi seluruh masyarakat di Bumi Anim Ha dan Pegunungan Tengah.
(ANAS)
Apa komentar anda ?