SENTANI, Nokenlive.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Yalimo, Didimus Wandik, memberikan klarifikasi terkait sejumlah sorotan DPRK Yalimo mengenai program pemerintah daerah, khususnya bantuan pendidikan bagi mahasiswa.
Didimus Wandik mengatakan pemerintah daerah pada prinsipnya menerima kritik dan pengawasan DPRK sebagai bagian dari upaya memperbaiki pelaksanaan pembangunan. Namun, ia berharap setiap informasi yang disampaikan ke publik terlebih dahulu dikomunikasikan dengan pihak eksekutif agar pemberitaan yang muncul tetap berimbang.
“Kami pada prinsipnya menerima evaluasi dan kontrol dari DPRK. Tetapi kami menyayangkan kalau informasi yang disampaikan ke media hanya dari satu pihak tanpa diklarifikasi kepada eksekutif,” kata Sekda Didimus Wandik, Kepada media Nokenlive, di Sentani, Kabupaten Jayapura, Selasa(8/9/2026)
Menurutnya, pemerintah daerah dan DPRK memiliki tujuan yang sama, yakni mendorong pembangunan Kabupaten Yalimo. Karena itu, koordinasi melalui hearing, dialog maupun komunikasi langsung dinilai penting sebelum suatu persoalan disampaikan kepada publik.
Didimus menjelaskan, bantuan pendidikan bagi mahasiswa merupakan program rutin Pemerintah Kabupaten Yalimo yang telah dianggarkan setiap tahun.
Program tersebut mencakup mahasiswa umum maupun mahasiswa yang menempuh pendidikan pada bidang tertentu. Anggaran bantuan pendidikan berada pada perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.
“Dana untuk bantuan mahasiswa memang kami siapkan setiap tahun. Untuk pendidikan umum ditangani Dinas Pendidikan, sedangkan mahasiswa bidang kesehatan mendapat pembiayaan melalui Dinas Kesehatan,” jelasnya.
Ia menyebutkan, sebagian bantuan pendidikan tahap pertama telah disalurkan. Sementara mahasiswa yang belum menerima bantuan akan diupayakan mendapat pembayaran setelah anggaran perubahan tersedia dan data penerima dinyatakan lengkap.
Khusus bantuan bagi mahasiswa bidang kesehatan, Sekda Yalimo mengatakan proses pembayaran terkendala kelengkapan dan keterlambatan data.
Menurut dia, pemerintah daerah membutuhkan data mahasiswa yang valid sebagai dasar penyaluran anggaran. Keterlambatan data membuat proses pencairan bantuan tidak dapat dilakukan bersamaan dengan tahap sebelumnya.
“Bukan berarti tidak dibayar. Akan tetap dilayani, tetapi kami masih menunggu droping dana tahap kedua serta melengkapi persyaratan dan data yang diperlukan,” ujarnya.
Didimus Wandik menegaskan, pemerintah daerah tidak bermaksud menghentikan bantuan pendidikan mahasiswa. Seluruh program tetap akan dijalankan sesuai ketersediaan anggaran dan data penerima.
Lebih lanjut, Sekda mengapresiasi fungsi pengawasan DPRK terhadap jalannya program pemerintah. Namun, ia meminta pengawasan dilakukan melalui mekanisme kelembagaan agar persoalan dapat diselesaikan sebelum berkembang menjadi opini publik.
Menurutnya, DPRK memiliki ruang untuk melakukan monitoring, hearing, maupun meminta penjelasan langsung kepada perangkat daerah terkait.
“Kalau ada program yang belum berjalan, mari kita cek bersama. Apakah persoalannya data, anggaran atau proses administrasi. Jangan sampai masyarakat mendapat kesan seolah-olah anggaran tidak jelas atau tidak digunakan,” katanya.
Ia menambahkan, pembangunan Yalimo membutuhkan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif. Kritik dan pengawasan, kata dia, tetap diperlukan, tetapi harus diikuti komunikasi dan klarifikasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
“Pembangunan tidak bisa dilakukan sendiri. Kalau ada kekurangan pemerintah daerah, DPRK membantu melalui fungsi pengawasan. Yang penting kita sama-sama membangun Yalimo,” pungkas Didimus Wandik
(Redaksi)
Apa komentar anda ?