YALIMO, NOKENLIVE.com – Pemerintah Kabupaten Yalimo bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Yalimo menggelar Sidang Paripurna Pertama Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 di Aula DPRK Kabupaten Yalimo, Elelim, Papua Pegunungan, Selasa (12/5/2026).
Sidang paripurna tersebut dihadiri Bupati Yalimo Dr. Nahor Nekwek, S.Pd., M.M., Ketua DPRK Yalimo Elia Yare, S.Sos., M.SM, Wakil Ketua I DPRK Eliakin Kepno, unsur Forkopimda, Dandim 1702/Jayawijaya, Kapolres, Sekretaris Daerah, para asisten, seluruh kepala OPD, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, ASN, hingga anggota DPRK Yalimo.
Dalam sambutannya, Bupati Yalimo Dr. Nahor Nekwek menegaskan bahwa penyampaian LKPJ merupakan kewajiban konstitusional pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.
“LKPJ ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan cermin transparansi dan akuntabilitas kami dalam menjalankan amanah rakyat selama satu tahun,” ujar Nahor Nekwek di hadapan peserta sidang paripurna.
Ia menegaskan, pelaksanaan sidang tersebut menjadi bagian penting dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah guna memastikan keselarasan antara perencanaan dan realisasi pembangunan di Kabupaten Yalimo.
Menurut Nahor, pemerintah daerah tetap berupaya menjalankan berbagai program prioritas meskipun masih menghadapi tantangan besar, terutama kondisi geografis yang sulit dan dinamika sosial-politik di daerah.
“Geografis yang menantang dan dinamika sosial-politik seringkali menjadi hambatan dalam distribusi logistik pembangunan. Namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat kami untuk terus melayani,” katanya.
Dalam laporan keuangan daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Yalimo mencatat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp10,95 miliar atau 31,99 persen dari target Rp34,25 miliar. Sementara pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan daerah lain menjadi sumber utama pendapatan daerah dengan realisasi mencapai Rp998,72 miliar atau 91,17 persen dari pagu anggaran sebesar Rp1,095 triliun.
Kontribusi terbesar berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp599,82 miliar dengan tingkat realisasi mencapai 98,29 persen. Selain itu, Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur terealisasi penuh sebesar Rp168,29 miliar.
Secara keseluruhan, realisasi belanja daerah Kabupaten Yalimo tahun 2025 mencapai Rp1,056 triliun atau 88,64 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp1,192 triliun.
Bupati Nahor Nekwek menjelaskan, sejumlah sektor prioritas yang menjadi fokus pembangunan sepanjang tahun 2025 meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perumahan rakyat, ketertiban umum, hingga perlindungan sosial masyarakat.
Di sektor pendidikan, pemerintah daerah mendorong pemerataan layanan melalui peningkatan sarana-prasarana sekolah, pemberian beasiswa, dan penguatan kompetensi tenaga pendidik guna menekan angka putus sekolah.
Sementara di sektor kesehatan, pemerintah daerah memperkuat layanan puskesmas dan rumah sakit, mempercepat penurunan angka stunting, serta memperluas jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
Adapun pada sektor infrastruktur, pemerintah terus mendorong pembangunan jalan, jembatan, kawasan permukiman sehat, penyediaan air bersih, dan sanitasi layak guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Tantangan terbesar adalah dengan adanya efisiensi anggaran. Namun Pemerintah Kabupaten Yalimo tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan infrastruktur, ekonomi, kesehatan, pendidikan dan bidang lainnya demi masyarakat Yalimo,” tegas Nahor.
Sementara itu, Ketua DPRK Kabupaten Yalimo Elia Yare menyampaikan bahwa DPRK akan memberikan perhatian serius terhadap sejumlah indikator strategis pembangunan daerah pada tahun 2026.
“Kita harus memberikan perhatian ekstra pada beberapa aspek strategis, terutama peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, percepatan penurunan angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan kesehatan, serta optimalisasi pelayanan publik,” ujar Elia Yare.
Ia menambahkan, hasil pembahasan LKPJ nantinya akan menghasilkan rekomendasi resmi DPRK kepada pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan.
“Output dari pembahasan ini adalah keputusan DPRK berupa rekomendasi kepada kepala daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Elia Yare juga menyampaikan bahwa struktur kelembagaan DPRK Yalimo kini telah lengkap dengan total 31 anggota dewan, termasuk anggota DPRK melalui mekanisme pengangkatan yang untuk pertama kalinya mengikuti rapat paripurna sejak dilantik.
“Dengan bertambahnya kekuatan personel ini, kami berharap fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dapat berjalan lebih optimal demi kepentingan masyarakat Kabupaten Yalimo,” ucapnya.
Sidang paripurna Pertama LKPJ Tahun Anggaran 2025 tersebut menjadi momentum evaluasi bersama antara pemerintah daerah dan DPRK dalam memperkuat sinergi pembangunan menuju Yalimo yang sejahtera, maju, dan berkelanjutan. (Redaksi-DA)
Apa komentar anda ?