WAMENA, Nokenlive.com – Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan resmi membuka Rapat Paripurna dalam rangka penyerahan dan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Papua Pegunungan Tahun Anggaran 2025 serta penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026, Jumat (24/04/2026).
Rapat yang digelar di Grand Baliem Hotel tersebut dihadiri Gubernur Papua Pegunungan Jhon Tabo, Penjabat Sekretaris Daerah Wasuok Demianus Siep, Ketua DPR Papua Pegunungan Yos Elopere, Wakil Ketua I Hengky Dani Yikwa, unsur pimpinan dewan lainnya, anggota DPR, jajaran OPD, serta tamu undangan.
Pembukaan sidang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPR Papua Pegunungan, Hengky Dani Yikwa, yang menyampaikan bahwa rapat telah memenuhi kuorum sesuai ketentuan tata tertib dewan sehingga dapat dilaksanakan secara sah.
Keterangan Foto: Suasana Rapat Paripurna DPR Papua Pegunungan Saat Pembahasan Awal LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2025 Dan Propemperda 2026.
Usai pembukaan, Ketua DPR Papua Pegunungan Yos Elopere menegaskan bahwa pihaknya baru menerima dokumen LKPJ Gubernur dan akan segera melakukan pembahasan secara mendalam melalui komisi-komisi DPR bersama mitra kerja dari OPD.
“Ya memang, hari ini tanggal 24 April 2026, kami baru buka sidang LKPJ, baru menerima sidang LKPJ juga, sehingga kami masih belum lihat di dalamnya isinya seperti apa,” ujar Yos Elopere.
Ia menekankan pentingnya percepatan pembahasan dengan melibatkan seluruh OPD agar setiap program yang dilaporkan dapat diuji secara komprehensif.
“Untuk itu kami berharap kepada semua OPD dengan komisi terkait, dalam beberapa hari ke depan diskusinya harus jalan antara komisi-komisi terkait dengan mitra-mitra OPD yang lain,” katanya.
Keterangan Foto: Penyerahan Dokumen LKPJ Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2025 Dari Pihak Eksekutif Kepada Pimpinan DPR Papua Pegunungan Dalam Rapat Paripurna.
Yos juga mengingatkan agar seluruh pimpinan OPD tidak melakukan perjalanan dinas sementara waktu, guna memastikan kehadiran dalam agenda hearing DPR.
“Kami harapkan kepada semua OPD, jika dikasih undangan untuk dalam waktu beberapa hari ke depan ini, jangan dinas keluar dulu. Supaya hadir semua, dari kepala sampai staf-staf ini semua hadir, biar bisa mampu menjelaskan kepada DPR,” tegasnya.
Menurutnya, pembahasan LKPJ bukan sekadar formalitas, melainkan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintah provinsi selama satu tahun anggaran.
“Karena ini selama satu tahun kerja gubernur, sehingga kita mau lihat transparan mana-mana program yang selama satu tahun ini sudah kerja,” ujarnya.
Ia juga menegaskan DPR akan menggelar hearing dengan seluruh OPD untuk memastikan kesesuaian antara laporan tertulis dengan fakta di lapangan.
Keterangan foto: Ketua DPR Papua Pegunungan, Yos Elopere, memberikan keterangan kepada awak media usai pembukaan Rapat Paripurna pembahasan LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2025 di Wamena.
“Sehingga semua OPD terkait, komisi terkait, dalam waktu dekat akan mengeluarkan undangan untuk hearing, sehingga diharapkan semua hadir untuk sampaikan semua yang sudah kerjakan. Supaya di dalam isi buku LKPJ-nya dengan penjelasan di komisi terkait juga jelas seimbang,” katanya.
Lebih lanjut, Yos menekankan bahwa keterbukaan informasi kepada publik menjadi hal utama dalam proses pembahasan LKPJ, termasuk pemisahan kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten.
“Kami mau ini semua harus terbuka. Yang mana-mana yang sudah dikerjakan oleh pemprovinsi, mana-mana yang bagiannya kabupaten. Ini harus perlu dilihat oleh semua masyarakat,” tegasnya.
Terkait penilaian DPR terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan selama satu tahun terakhir, Yos menyatakan pihaknya belum dapat memberikan kesimpulan sebelum melakukan kajian mendalam.
“Nanti setelah kami belajar dulu, baru nanti kami akan respon itu,” ujarnya.
Rapat Paripurna DPR Papua Pegunungan dijadwalkan akan dilanjutkan pada 28 April 2026 dengan agenda pembahasan lanjutan LKPJ Gubernur serta evaluasi program kerja pemerintah daerah secara menyeluruh.
(Tundemin/MR)
Apa komentar anda ?