Jakarta, Nokenlive.com – Anggota DPR RI, Dedy Sitorus, memberikan pernyataan menohok terkait evaluasi Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Aceh dan Papua. Ia menegaskan bahwa dana Otsus yang dikucurkan selama ini jangan dipandang sebagai pemberian sukarela atau “belas kasihan” dari pemerintah pusat, melainkan sebuah kewajiban moral dan konstitusional.
“Dana Otsus itu bukan belas kasihan negara. Sama sekali bukan. Undang-Undang Otonomi Khusus adalah cara negara ini membayar ‘utang’ pada rakyat Aceh dan rakyat Papua. Kita harus sepakati itu dulu,” tegas Dedy dalam RDP dan evaluasi otonomi daerah bersama Kementerian Dalam Negeri. Senin (13/4/2026)
Dedy menjelaskan bahwa keberadaan Aceh dan Papua sangat krusial bagi integritas wilayah Indonesia secara geopolitik dan geostrategi. Tanpa kedua wilayah ini, pertahanan dan kedaulatan Indonesia akan menjadi sangat rentan.
Menurutnya, kekhususan yang diberikan bukan hanya karena sejarah konflik, tetapi merupakan upaya sadar untuk membuat kualitas hidup masyarakat di sana sejajar dengan daerah lain, khususnya di Pulau Jawa.
“Saya tidak bisa membayangkan kalau Papua dan Aceh bukan bagian dari wilayah Indonesia. Betapa rentannya negara ini. Jadi, kita tidak bisa main-main, ini bukan soal bisnis semata, ini soal menjaga negara,” tambahnya.
Dedy mengkritik pola perencanaan pembangunan yang selama ini dianggap terbalik. Ia mendorong pemerintah, khususnya Kemendagri, untuk menyusun rancangan teknokratik yang berangkat dari kebutuhan riil masyarakat, bukan dari ketersediaan anggaran.
“Jangan bicara anggaran dulu baru bicara teknis. Tidak akan sampai tujuannya. Kita butuh rencana jelas untuk 20 tahun ke depan. Berapa panjang jalan yang mau dibangun, berapa banyak sekolah, puskesmas, hingga dokter yang dibutuhkan agar negara benar-benar terasa kehadirannya,” ujar Dedy.
Ia juga menyoroti ancaman eksploitasi lahan di Papua. Dengan ratusan ribu hektar lahan yang kini beralih menjadi perkebunan swasta, Dedy khawatir Papua akan menjadi “Kalimantan Kedua” di mana masyarakat asli hanya menjadi penonton atau buruh di tanah sendiri.
“Kalau pemerintah mau bangun sawit habis-habisan di sana, pekerjanya dari mana? Saya yakin tidak sampai 5 persen orang asli Papua. Pasti dibawa dari luar. Sampai kapan pun, ini akan terus menjadi sumber konflik jika budaya dan hak masyarakat lokal diabaikan,” cetusnya.
Ia menceritakan keprihatinannya saat melihat warga lokal yang harus menukar hasil bumi hanya untuk sebungkus mi instan. “Jahat banget kita kalau kondisi seperti itu masih terjadi di tanah yang kaya raya.”
Sebagai penutup, Dedy mendorong Menteri Dalam Negeri untuk memimpin kolaborasi lintas sektoral—melalui kementerian teknis seperti ESDM, Pertanian, dan Kehutanan—agar pembangunan di wilayah perbatasan terintegrasi.
Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan dan peningkatan kapasitas SDM lokal. Dedy mengakui adanya perilaku oknum elit daerah yang buruk dalam mengelola anggaran, namun hal itu terjadi karena konsep visi bersama antara pusat dan daerah yang belum utuh.
“Negara harus hadir secara utuh, bukan parsial. Setiap rupiah yang dikucurkan, baik melalui Otsus maupun DAU, harus ditujukan untuk kemajuan rakyat, bukan diperlakukan seperti uang pribadi oleh elit. Kita baru bisa disebut bangsa yang berhasil jika rakyat di Aceh dan Papua—yang tanahnya kaya raya itu—benar-benar merasakan kemakmuran,” pungkasnya.
(Red)
Apa komentar anda ?