JAYAPURA,NOKENLIVE.com- Pemerintah pusat terus memberikan perhatian dan keseriusannya membangun Papua.
Beberapa minggu terakhir ini, berbagai kementerian dan lembaga secara bergantian datang ke Papua. Hal ini menunjukkan bentuk keseriusan Negara membangun wilayah Indonesia timur, khususnya Papua.
Adapun program-program nasional yang didorong pemerintah saat ini adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes), Bantuan Sosial (Bansos), hingga Ekonomi Kampung Terpadu.
Menanggapi berbagai program pemerintah pusat ke daerah, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua, Nerlince Wamuar, dan Tokoh Adat Ondofolo Yanto Eluay, menyampaikan apresiasi, sekaligus dukungan penuh terhadap program-program pemerintah pusat, khususnya yang dicanangkan oleh Presiden, Prabowo Subianto.
Meskipun demikian, dalam sebuah pertemuan bersama yang berlangsung di Kota Jayapura, Papua, Selasa (12/8/2025), mereka menyampaikan sejumlah catatan penting, agar program tersebut dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Nerlince Wamuar menekankan bahwa meskipun program pemerintah sangat didukung, namun implementasinya di Papua seringkali belum berjalan optimal.
Nerlince menyoroti pentingnya pelibatan masyarakat lokal, mulai dari tingkat kampung hingga tokoh perempuan dan tenaga kerja lokal.
“Kebutuhan anak-anak itu kan orang tua yang tahu,” ujarnya,” ujarnya dalam keterangan kepada wartawan, Selasa siang.
Nerlince menegaskan bahwa program-program yang dilakukan oleh pemerintah pusat saat ini di Papua harus dibangun dari bawah (bottom-up), bukan dari atas (top-down), agar benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat secara langsung.
Senada dengan itu, Salah Satu Tokoh Adat Kabupaten Jayapura, Yanto Eluay menegaskan, pemerintah harus selalu melibatkan tokoh adat dalam setiap pengambilan keputusan.
“Mereka yang punya tanah, mereka yang punya masyarakat. Jadi, kalau ada program yang mau turun, mari bicara sama masyarakat,” tegasnya.
Ondofolo Yanto Eluay mengingatkan pemerintah akan peran krusial tokoh adat dalam sejarah integrasi Papua ke dalam NKRI.
Kata dia, para tokoh adat menyerahkan wilayah dan masyarakatnya menjadi bagian dari Indonesia. Oleh karena itu, ia meminta agar pemerintah tidak mengabaikan peran mereka dan memberikan kebijakan khusus yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat adat.
Baca juga: Polda Papua: Polri Dukung Program MBG di Papua
“Masyarakat adat adalah pemilik sejati tanah Papua,” katanya.
Yanto menekankan pentingnya pelibatan mereka dalam setiap program, termasuk program Membangun Generasi (MBG).
Sementara itu, Irwasda Polda Papua, Kombes Pol Jermias Rontini, mengapresiasi inisiatif BIN dalam memfasilitasi pertemuan ini. Menurutnya, kolaborasi ini adalah wadah yang tepat untuk menyalurkan aspirasi masyarakat.
“Kami kepolisian akan terus mengawal dan mengamankan program pro-rakyat dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Rontini juga menyoroti pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam setiap program.
Mantan Kapolresta Jayapura ini berharap pertemuan seperti ini bisa rutin diadakan, agar aspirasi masyarakat bisa tersampaikan dengan tepat, dan kehadiran negara benar-benar bisa dirasakan hingga ke pelosok Papua. (Redaksi NL/Fredik)
Apa komentar anda ?