WAMENA, NOKENLIVE.com – Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menunjukkan komitmen serius dalam membenahi tata kelola fiskal dan pembangunan daerah. Hal ini disampaikan dalam sidang paripurna DPR Papua Pegunungan, Jumat (25/7/2025), yang membahas jawaban gubernur atas pandangan fraksi-fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Mewakili Gubernur, Wakil Gubernur Dr. Ones Pahabol menegaskan pentingnya peran DPR dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah. Ia juga mengapresiasi kontribusi kritik, koreksi, dan usulan dari seluruh fraksi dalam memperkaya dokumen pertanggungjawaban APBD.
“Saya berharap Raperda ini dapat ditetapkan tepat waktu, sebagai bukti konsistensi dan kepatuhan kita terhadap siklus pertanggungjawaban keuangan daerah,” ujarnya.
Dari sisi pendapatan daerah, realisasi anggaran tahun 2024 mencapai Rp2,20 triliun atau 95,24% dari target sebesar Rp2,31 triliun. Namun, angka tersebut sebagian besar masih ditopang oleh dana transfer pusat, terutama Dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar Rp1,42 triliun.
Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih tergolong rendah, yakni hanya Rp171,25 miliar, atau sekitar 7,7% dari total pendapatan. Pemerintah menyadari hal ini sebagai tantangan strategis dan menyerukan dukungan DPR untuk segera menetapkan Perda yang dapat meningkatkan PAD.
“Kalau payung hukumnya lengkap, kami siap sosialisasikan dan implementasikan langsung ke masyarakat,” tegas Pahabol.
Di sebutkan, Belanja daerah tahun 2024 mencapai Rp2,18 triliun dari total anggaran Rp2,44 triliun (89,11%). Belanja terbesar berasal dari belanja operasional, disusul belanja modal sebesar Rp540 miliar.
Namun, belanja modal belum maksimal akibat tantangan teknis, geografis, dan kondisi lapangan. Pemerintah menyadari perlunya pendekatan baru yang lebih adaptif dan kolaboratif untuk proyek-proyek infrastruktur yang tersebar di wilayah terpencil dan bergunung.
Gubernur juga menyampaikan bahwa arah kebijakan 2024 dan 2025 difokuskan pada pembangunan yang menyeimbangkan kawasan perkotaan dan pedesaan, pengurangan angka kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ekonomi kerakyatan.
Beberapa strategi prioritas di antaranya:
- Optimalisasi PAD
- Meningkatkan koordinasi dan kesadaran pungutan
- Peningkatan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat
- Pengembangan sarana prasarana jalan, jembatan, dan infrastruktur strategis lainnya.
Melalui forum terhormat itu, Pemprov Papua Pegunungan menyampaikan terima kasih atas segala bentuk masukan dari legislatif, sebagai bagian dari sinergi menuju tata kelola yang baik dan pembangunan yang inklusif.
“Kami yakin bahwa setiap rupiah dari APBD harus bisa menjawab kebutuhan rakyat, menjadi jalan pengabdian kepada Tuhan, bangsa, dan tanah Papua Pegunungan yang kita cintai bersama,” tutup Wakil Gubernur. ( Redaksi NL )
Apa komentar anda ?