Wamena, Nokenlive – Peringatan Hari Pendidikan Nasional di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, diwarnai aksi unjuk rasa dari ratusan pelajar dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pelajar dan Mahasiswa Papua Pegunungan. Mereka memadati halaman Kantor Gubernur Papua Pegunungan untuk menyuarakan penolakan terhadap program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat.
Dalam orasinya, para pendemo menyatakan bahwa program MBG tidak menjawab kebutuhan riil pendidikan di Papua Pegunungan. Mereka mendesak pemerintah agar lebih fokus pada pendidikan gratis, peningkatan fasilitas sekolah, dan penyediaan tenaga pendidik yang memadai.
Aksi ini mendapat respons langsung dari Penjabat Sekretaris Daerah Papua Pegunungan, Drs. Wasuok Demianus Siep, yang menerima perwakilan massa bersama Asisten II Sekda Elai Giban dan Kepala Dinas Pendidikan Simon Sambor.
“Kami mendengar dengan baik aspirasi dari adik-adik mahasiswa dan pelajar. Program makanan bergizi memang penting, tapi kami sepakat bahwa pengelolaannya perlu disesuaikan dengan kebutuhan lokal, termasuk pemanfaatan bahan pangan dari wilayah Papua Pegunungan sendiri,” ujar Sekda Wasuok.
Ia juga memastikan bahwa seluruh tuntutan akan segera dilaporkan kepada Gubernur Papua Pegunungan untuk ditindaklanjuti.
Empat Tuntutan Utama
Dalam dokumen yang diserahkan kepada pemerintah, Aliansi menyampaikan empat tuntutan utama:
Penolakan terhadap program MBG yang dinilai tidak relevan dengan kondisi pendidikan di wilayah pegunungan.
Penolakan terhadap kehadiran TNI-POLRI di sekolah-sekolah, karena dianggap mengganggu independensi pendidikan.
Desakan agar pendidikan digratiskan dari jenjang TK hingga perguruan tinggi, sesuai amanat konstitusi.
Permintaan peningkatan sarana-prasarana pendidikan serta penambahan jumlah guru di seluruh wilayah Papua Pegunungan.
Aliansi juga mengancam akan menggelar aksi demonstrasi skala besar yang melibatkan mahasiswa dan pelajar dari delapan kabupaten, jika tuntutan mereka diabaikan.
Aksi ini menjadi sinyal kuat bahwa generasi muda Papua Pegunungan menginginkan perubahan nyata dalam sistem pendidikan, bukan sekadar bantuan konsumtif. Mereka menuntut kebijakan yang berpihak pada masa depan, dengan akses pendidikan yang merata, fasilitas yang layak, dan guru yang cukup di setiap pelosok.
Pemerintah daerah kini ditantang untuk merespons tuntutan tersebut secara konkret dan tidak sekadar menjadikannya catatan administratif.
Penulis : Redaksi NL
Apa komentar anda ?