Jayapura, Nokenlive.Com – Kepala Kantor ATR BPN Provinsi Papua, Roy Eduard Fabian Wayoi kepada wartawan diruang kerjanya menyebutkan, di Papua sudah berlakukan penertiban sertifikat tanah secara elektronik saat ini, pasca di lauching resmi pada bulan agustus tahun 2024 lalu.
Hal ini dikatakan kepada wartawan ketika dijumpai pada kamis, (27/2/25).
Sambung lelaki asal kampung serui laut kepulauan yapen ini, pemberlakuan pelayanan sertifikat secara elektronik telah dilakukan pada 12 kantor pertanahan yang ada di kabupaten kota antara lain, kota dan kabupaten jayapura, kerom, sarmi, supiori, biak, yapen, nabire, panitia, puncak jaya, serui, merauke dan juga jayawijaya.
Lanjutnya, pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat di Papua terkait pemberlakuaan sertifikat secara elektronik dan sementara berjalan tinggal di ahli media dari sertifikat fisik yang warna hijau muda tinggal di jadikan ke sertifikat elektronik saja oleh kantor atr bpn di wilayahnya, “ Katanya.
“ Adapun manfaat dari sertifikat elektronik adalah memudahkan warga mendapat pelayanan yang cepat dan mudah, kemudian akses data akan tersimpan dengan aman serta untuk kepentingan pemerintah melakukan evaluasi terkait persoalan pertanahan dan sebagainya, “ Ujarnya.
Hal tersebut, juga disampaikan oleh Piter Waromi selaku Kabid Penatapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kanwil ATR BPN Papua mengatakan, saat ini pelaksanaan penerbitan sertifikat tanah secara elektronik di Papua sudah berjalan di semua kantor pertanahan yang ada di 12 kabupaten kota. Namun untuk sertifikat yang lama tetap berlaku nanti tinggal di ahli mediakan saja ke elektronik supaya datanya lebih aman dan terjamin juga tidak rusak dan hilang mungkin.
Tambahnya ini juga akan berlaku bagi program PSN berupa PTSL akan berlaku elektronik juga peta akan juga secara elektronik dan sebagainya.
Terakhir saat di tanya soal, pengadaan tanah bagi pembangunan kantor pertanahan bagi daerah otonom baru di Papua, kata kabid piter waromi, untuk di daerah otonom khusus papua selatan baru punya 1 kantor pertanahan, lalu papua tengah sudah punya 4 kantor pertanahan, sementara di papua pegunungan punya 1 kantor pertanahan dari 9 kabupaten yang ada, sehingga menunggu petunjuk pemerintah pusat.
“ Namun yang sudah siap dari sisi infrastrukturnya, di Papua Tengah ketimbang dua daerah baru lainnya, “ Tegasnya.
(Andika).
Apa komentar anda ?