Nokenlive.com — Kenapa Covid-19 seperti sulit dikendalikan? Karena terlalu banyak unknown, terlalu banyak yang kita tidak tahu. Dan, yang paling kita tidak tahu itu adalah siapa yang telah terinfeksi, siapa yang tidak/belum.
Semua orang kita perlakukan seolah-olah telah terinfeksi. Akibatnya, kita tidak punya pilihan. Kita harus pakai masker ketika keluar, atau sedapat mungkin tinggal di rumah. Sekolah ditutup, diganti dengan belajar online. Padahal tidak semua anak punya akses ke internet – apalagi di kampung-kampung. Padahal, belum tentu penduduk di kampung-kampung itu telah terinfeksi. Hotel-hotel tutup. Pabrik tutup. Bisnis tutup. Di kota-kota besar, anak-anak muda terpaksa tidur di emper-emper gedung. Mereka sudah tidak punya uang untuk bayar kos.
Tetapi, situasi ini mestinya bisa bertahap diubah kalau kita tahu dengan pasti siapa yang terinfeksi, siapa yang tidak. Caranya? Ya, dengan mendesentralisasi pengujian Covid-19.
Hari ini, untuk seluruh Tanah Papua, kita hanya punya satu laboratorium pengujian dengan menggunakan peralatan Polymerase Chain Reaction — PCR milik Kemenkes. Dari berbagai tempat di Tanah Papua, khususnya Provinsi Papua, specsmen swab (lendir) pasien yang dicurigai terinfeksi Covid-19, dibawa ke tempat ini. Hasil pengujian lab ini 100% menjamin seseorang terinfeksi atau tidak.
Jadi, seharusnya laboratorium pengujian Covid-19 dengan peralatan PCR dibangun di banyak tempat di Papua. Yang dites pun bukan hanya mereka yang dicurigai tertular, tetapi seluruh masyarakat. Tentu secara bertahap.
Apakah kita bisa? Tentu bisa! Kenapa tidak?
Katakanlah untuk memiliki fasilitas PCR diperlukan dana Rp 2 miliar. Semua kabupaten/kota di Tanah Papua punya APBD rata-rata Rp 1 triliun per tahun. Kalau punya 10 lab tiap kabupaten, hanya perlu Rp 20 miliar. Kalau punya 30 lab berarti hanya perlu Rp 60 miliar.
Kalau setiap lab bisa menguji 200 spesimen swab sehari, berarti dalam sehari pula bisa diketahui status ketertularan Covid-19 dari 600 orang penduduk di kabupaten/kota tersebut.
Dari mana SDM-nya? Ya, dari Papua juga. Kita punya banyak lulusan FMIPA di Uncen, Unipa, Sekolah Tinggi Analis Kimia, dan berbagai perguruan tinggi lain yang bisa dilatih.
Bagaimana mewujudkannya?
Pengujian dengan menggunakan PCR bisa dimulai dari kelompok-kelompok masyarakat yang karena lokalitasnya mereka sudah `terisolasi’. Misalnya, masyarakat Tobati di Kota Jayapura. Kalau dilakukan pengujian dengan peralatan PCR dan ternyata seluruh masyarakat Tobati itu tidak tertular COVID-19, maka mereka bisa beraktivitas seperti biasa di dalam komunitas mereka sendiri. Mereka bisa ditetapkan sebagai Komunitas Tertutup oleh Walikota.
Artinya, untuk sementara, mereka tidak boleh ke luar, dan orang lain tidak boleh masuk – kecuali yang telah teruji bebas Covid-19. Tetapi, di dalam komunitas mereka, semua aktivitas berjalan seperti biasa, termasuk pendidikan, perekonomian, keagamaan, dsbnya.
Kemudian proses pengujian dilanjutkan di kampung/pulau di sebelahnya. Yang terinfeksi dibawa ke luar komunitas untuk dirawat sampai sembuh. Tetapi, kampung/pulau itu sudah bisa berinteraksi dengan Tobati karena sama-sama sudah bebas Covid-19. Berarti kawasan bebas Covid-19 semakin luas. Begitu seterusnya. Sampai suatu ketika seluruh Kota Jayapura bisa dinyatakan bebas 100% dari Covid-19.
Jadi, semua ini tergantung pada ada tidaknya sistem pengujian dengan peralatan PCR yang tersebar di berbagai tempat. Sekali lagi, dari segi keuangan dan SDM hal tersebut bisa diwujudkan.
Persoalannya hanyalah apakah kita mau atau tidak.
(Redaksi)
Apa komentar anda ?