Jayapura Nokenlive.com – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat meminta Pemerintah Provinsi Papua segera merampungkan venue pertandingan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX/2020. Sebab itu sangat penting bagi atlet Papua sendiri untuk bisa beradaptasi dengan venue pertandingannya.
“PON ini kan ada kepentingan Papua selaku tuan rumah, maka sangat penting untuk terlebih dahulu menguji coba tempat pertandingan, minimal 6 bulan sebelum PON, itu harus sudah rampung semua venue agar bisa digunakan atlet untuk PON,” ujar Wakil Ketua I KONI Pusat, Suwarno kepada pers, Senin, (08/04/2019).
“Saya berharap venue PON bisa selesai tahun ini, dan sesuai aturan satu tahun sebelum PON itu venue sudah tuntas. Tetapi tidak masalah, dari paparan pemprov Papua, semua venue bisa tuntas tahun ini dan awal tahun 2020,” kata pria yang juga selaku Ketua Pengawas dan Pengarah PON.
Sedangkan penyelenggaraan Suwarno meminta fokus kepada sub PB PON yang belum dikukuhkan untuk segera dilakukan koordinasi dalam penyiapan venue yang didukung oleh anggaran APBD maupun APBN, sehingga 47 cabang olahraga yang sudah diputuskan dipertandingkan tidak adanya lagi pergeseran.
“Semua pihak dapat terlibat dalam mensukseskan PON XX di Papua, apalagi bidang penyelenggara harus koordinasi dengan PB PON. Venue yang dibangun melalui dana APBN maupun APBD Provinsi dan Kabupaten/kota segera dipastikan selesainya kapan, sehingga, semua kendala tidak mengganggu pertandingan atau perlombaan apa pun. Semua pihak harus bersikap cepat untuk menyelesaikan persoalan itu,” katanya.
Sementara itu, ditempat yang sama Ketua Harian PB PON Papua, Yunus Wonda mengaku kesal terhadap bidang-bidang yang mana juga merupakan pimpinan OPD tidak terlibat pro aktif untuk melakukan koordinasi.
“Pimpinan OPD yang terlibat di bidang-bidang di PB PON sebagian besar adalah kepala OPD, namun undangan rapat kami tidak pernah hadir, sehingga kita sulit mendapat data dari masing-masing bidang apa saja yang sudah dikerjakan. Kita bisa tahu kendala apa saja, apa yang diperlukan, tapi mungkin juga kepala OPD mau bekerja, tetapi takutnya diganti, kita maklumi hal itu, kami harapkan perampingan OPD di Papua segera dituntaskan,” harapnya.
Ditambahkan, karena ini merupakan event nasional, maka, seluruh jajarannya harus bekerja secara serius, ditambah dengan semua pihak bidang-bidang. Pasalnya kedepan dana hibah yang diberikan akan dikelola langsung oleh Sub PB PON ditiap klaster penyelenggaraan.
“Kita harap tahun ini semua sudah siap, sehingga tahun 2020 kita hanya fokus pada bidang pertandingan, seperti bidang konsumsi harus ditangani dengan serius, karena ini menyangkut makan dan minum orang banyak.
Oleh karena itu, bidang ini PB PON tidak bisa melakukan penunjukan langsung, tetapi perlu ada pihak ketiga atau event organizer (EO) yang menjadi mitra penyelenggaraan. “Kalau masalah konsumsi ini perlu tender tidak bisa penunjukan langsung, kecuali ada intruksi dari pemerintah pusat bahwa semua kegiatan PB PON terkait suksesnya PON bisa langsung tunjuk, maka itu bisa dilakukan,” kata Yunus.
Yunus menambahkan, PB PON Papua juga dalam waktu dekat akan merevisi Surat Keputusan (SK) yang sudah ada. Dimana, orang-orang yang tidak aktif bekerja akan kita ganti. “Banyak orang yang tidak aktif, akan kita ganti. Kita mau orang-orang yang terlibat harus mencintai pekerjaan ini, bukan jadikan pekerjaan ini sebagai sampingan,” tutupnya.
(Yod)
Apa komentar anda ?