Jayapura, Nokenlive.com – Sebagai Tokoh Intelektual Papua, Ones Pahabol, mengaku prihatin dengan para elit politik yang lebih antusias membahas soal pemekaran daerah otonom baru dan kelanjutan otonomi khusus (Otsus), ketimbang melihat secara nyata tentang situasi kamtibmas yang terjadi akhir-akhir ini di sejumlah kabupaten di Papua.
Menurut mantan Bupati Yahukimo dua periode ini, kendati para elit politik bersangkutan bukan pemimpin di daerah yang sedang bergejolak, namun tidak ada salahnya mereka turut berempati untuk mencari solusi/penyelesaian konflik keamanan yang kerap terjadi di daerah-daerah.
” Saya melihat ada pihak-pihak yang lebih gencar membahas pemekaran dan Otsus. Padahal ada yang lebih penting lagi untuk diselesaikan,”ujarnya saat bincang-bincang bersama Nokenlive.com, baru-baru ini.
Ones menegaskan, konflik keamanan tentunya memberikan dampak yang besar bagi sektor-sektor penting, antara lain sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan.
“Kalau suatu daerah tidak aman berarti akan berdampak besar bagi tiga sektor ini (pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan). Bagaimana anak-anak mau sekolah kalau situasi tidak memungkin mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak, begitu juga dengan kesehatan dan ekonomi kerakyatan masyarakat setempat, semuah memprhatinkan karena ada rasa kekuatiran dari masyarakat,” ujarnya.
Selain pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan, sambung Ones, sektor infrastruktur juga ikut terdampak.
“Ya, bagaimana pembangunan infrastruktur bisa berjalan baik dan dinikmati masyarakat kalau kondisinya seperti ini. Karena tentu saja pihak-pihak yang ingin membangun proyek fisik seperti jalan atau jembatan merasa terganggu dan sangat kuatir karena ini persoalan tentang kenyamanan dan keamanan diri para pekerja pembangunan itu,” terangnya.
Lebih jelas dikatakan Ones, bahwa persoalan yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Dogiyai dan Puncak, sangat berdampak bagi ketenangan hidup masyarakat setempat. Untuk itu, sebagai Tokoh Intelektual Papua, ia berharap para elit politik, pemangku kebijakan, penyelenggara negara di daerah untuk duduk bersama menyelesaikan konflik keamanan yang terjadi, sehingga tujuan pemerintah untuk mensejehterakan rakyatnya dapat tercapai.
AL
Apa komentar anda ?