Jayapura, Nokenlive.com -DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah secara resmi menggelar sidang paripurna pembahasan Rancangan Anggaran Belanja Dan Pendapatan Daerah (RAPBD) tahun 2019 di Jayapura, Sabtu (29/12/18) lalu.
Sidang paripurna pembahasan RAPBD tahun 2019 itu, dipimpin Wakil Ketua I Yulius Tabuni didampingi Ketua II,Otho Pugumis. Hadir pula Bupati Ricky Ham Pagawak, SH,MSi, Plt. Sekda Mesir Yikwa dan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Mamberamo Tengah.
Untuk tahun ini RAPBD Kabupaten Mamteng yang dibahas para wakil rakyat itu mencapai Rp 1.024.855.334.401.
Bupati Ricky Ham Pagawak, SH,MSi dalam pengantar nota keuangan mengakui jumlah RAPBD untuk tahun 2019 mencapai Rp1.024.855.334.401 relatif kurang, karena dana DAK mengalami penurunan dan DAU mengalami peningkatan, namun tidak seperti tahun-tahun sebelumnya.
Menurut Bupati Ham, dengan penurunan dana DAK, jika dibanding tahun sebelumnya, tentu akan sangat berdampak pada pembangunan di Kabupaten Mamberamo Tengah.
Walau begitu, kata Ham tidak akan mempengaruhi semangat untuk membangun daerah, dengan anggaran itu akan diprioritaskan pada pembangunan di bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan sehingga hasilnya tetap dirasakan masyarakat.
Bupati Ham pun memberikan contoh, salah satu pembangunan infrastruktur yang tetap menjadi prioritas adalah peningkatan jalan dari Wamena ke Kobakma, ibu kota kabupaten Mamberamo Tengah.
“Program ini tetap menjadi prioritas sehingga pelayanan pemerintah terhadap masyarakat tetap berjalan dengan baik. Disisi lain juga akan berdampak pada sektor ekonomi, baik masyarakat sendiri maupun daerah,” ujarnya.
“Untuk kegiatan-kegiatan yang diusulkan OPD-OPD juga akan dilihat dibahas lagi oleh tim Banggar DPRD dan tim anggaran sehingga kegiatan maupun program yang disahkan benar-benar bermanfaat untuk rakyat,” tambahnya.
Bupati Ham menegaskan, penyusunan RAPBD untuk dibahas DPRD berdasarkan aturan yakni Permendagri Nomor 38 tahun 2018.”Materi yang diajukan dalam sidang paripurna ini adalah kebijakan umum anggaran (KUA) 2019, prioritas platfon anggaran sementara (PPAS) 2019, dan Raperbub APBD 2019,” katanya.
Bupati Ham berharap dokumen RAPBD yang sudah berada ditangan anggota DPRD, agar dapat dipelajari dan dibahas untuk ditetapkan dalam suatu produk bersama yang akan digunakan pada tahun 2019 mendatang.
Pada kesempatan itu, Bupati Ham berharap agar rencana DPR Papua untuk mengkaji kembali pembagian dana otsus 80:20 dapat dipertimbangkan, sebab kebijakan gubernur 80 persen otsus ke kabupaten sudah tepat.
Pasalnya, kehadiran dana otsus dapat dimanfaatkan dan digunakan untuk masyarakat asli papua yang notabene lebih banyak berada di kampung-kampung pada di kabupaten-kabupaten di Tanah Papua.
Bupati Ham pun memberikan contoh, dengan dana otsus yang diterima Pemkab Mamberamo Tengah, pihaknya dalam periode pertama kepemimpinan telah membangun 600 unit rumah rakyat, begitu pun di bidang pendidikan dengan membangun gedung-gedung sekolah yang permanen. Hal yang samajuga di bidang kesehatan dan ekonomi sesuai dengan amanah otsus itu sendiri.
“Kami yakin seorang gubernur itu mengerti dan mengangkat masyarakat yang ada di kampung dengan program dana otsus 80 persen ke kabupaten,sehingga kecil kemungkinan kebijakan tersebut dikaji lagi,” ucapnya.
Menurutnya, di Provinsi Papua Barat saja, gubernurnya membuat kebijakan otsus justru 90 persen ke kabupaten, tentu Gubernur Papua yang pro pada rakyat di kampung bakal mengambil langkah yang sama.
“Gubernur pasti akan melihat kepentingan rakyat sehingga, kami yakin gubernur tidak ada merevisi kebijakan 80 persen dana otsus ke kabupaten, bisa jadi menambah alokasi dana seperti Papua Barat,” imbuhnya.
Sementara Wakil Ketua I, Yulius Tabuni menyampaikan apresiasi kepada eksekutif yang sudah menyusun RAPBD tahun 2019 untuk dibahas dewan. “RAPBD 2019 adalah hajat hidup masyarakat Kabupaten Mamberamo Tengah, tentu dewan sebagai representasi dari suara rakyat, maka sudah pasti menjadi tugas dewan untuk membahas dna mengawal RAPBD ini agar benar-benar terserap sesuai dengan peruntukannya.
Yulius berharap, penyusunan RAPB kali ini, mengacu pada lima prioritas pembangunan nasional dengan melihat kondisi daerah seperti pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar, pengurangan kesenjangan antar wilayah, peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumberdaya air, stabilitas keamanan nasional dan menyukseskan pemilu presiden dan legisltif.
(NL28)
Apa komentar anda ?